Lima Mantan Perangkat Desa Menang Gugatan PTUN dan MA

MENANG: Empat mantan perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan menunjukan bukti pengabulan gugatan yang telah dikeluarkan oleh PTUN dan MA, kemarin (13/1).FOTO: SAMSUL HUDA/RADAR CIREBON

CIREBON– Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan lima mantan perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon.

Putusan tersebut berisi membatalkan surat keputusan Kuwu Balerante atas pemberhentian lima perangkat desa dan mewajibkan kuwunya mencabut pemberhentian surat yang sudah diterbitkan.

Lima perangkat Desa Balerante yang menggugat ke PTUN adalah Sumarta sebagai kasi pemerintahan, Yono sebagai kadus tiga, Herman Felando sebagai kadus satu, Mustaram sebagai kaur keuangan dan Sadikin sebagai kasi ekbang. Kelimanya diberhentikan sepihak oleh kuwu baru tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kepada Radar Cirebon, Mustaram menjelaskan, pengajuan ke PTUN didasari sikap kuwu baru yang terpilih 2017 lalu memberhentikan lima perangkat desa tanpa ada persetujuan dari BPD dan Muspika setempat. Padahal, di dalam peraturan tentang desa, kuwu boleh mengganti dengan syarat, perangkat desa mengundurkan diri, meninggal atau tersangkut tidak kriminal.

“Sejak diberhentikan, hak-haknya sebagai perangkat desa seperti penghasilan tetap (Siltap), Bengkok dan tunjangan lainnya tidak diterima,” ujar Mustaram, saat ditemui di depan kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon, kemarin (13/1).

Atas dasar itulah, kata dia, dirinya bersama empat mantan perangkat desa yang diberhentikan, terpaksa harus menutupi kebutuhan keluarga dengan berutang kepada tetangga dan saudara.

“Gugatan dilayangkan sejak bulan Juni 2018. Kemudian putusan PTUN Bandung terbit pada bulan Febuari 2019. PTUN Jakarta pada Juni 2019 dan  Mahkamah Agung pada Oktober 2019. Semua putusan itu mengabulkan permohonan kami,” jelasnya.

Atas dasar itu, tambah dia, ia bersama rekan senasib akan menyerahkan salinan ke dinas terkait, Bupati Cirebon dan ketua DPRD Kabupaten Cirebon.  “Kami hanya ingin kembali bekerja sebagai aparat desa dan kembali mendapatkan hak-hak sebagai perangkat desa. Bukan hanya itu, gugatan ke PTUN sebagai pelajaran untuk kuwu baru bahwa di dalam membuat keputusan, harus bedasarkan undang-undang dan aturan yang ada,” pungkasnya. (sam)

 

Berita Terkait