Kunker DPRD Kabupaten Cirebon ke Kota Pelajar

KUNJUNGAN KERJA: Rombongan Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Cirebon melakukankunjungan kerja ke DPRD Kota Yogyakarta.

DPRD Kabupaten Cirebon terus belajar. Belum lama ini, 50 wakil rakyat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungan perdana anggota DPRD periode 2019-2024 selama tiga hari Selasa-Rabu (12-14/11) itu, dibagi menjadi dua rombongan.

Komisi I dan IV, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Bantul dan DPRD Kabupaten Kulon Progo yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE. Rombongan tersebut fokus membahas keterkaitan dengan rekrutmen CPNS 2019 serta bidang pendidikan dan kesehatan.

Sementara, Komisi II dan III ke DPRD Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dipimpin Wakil Ketua DPRD Drs H Subhan dan Teguh Rusiana Merdeka. Rombongan ini fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan pasar tradisional, pengelolaan sampah dan limbah.

Koordinator Komisi IV yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE menyampaikan, perhatian pemerintah di Kabupaten Kulon Progo kepada guru honorer begitu besar. Sebab, mereka diberi upah Rp1 juta lebih per bulan. Sementara di Kabupaten Cirebon, masih jauh di bawah angka Rp1 juta.

“Ini perlu dicontoh oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyejahterakan para pahlawan pendidikan yang mencerdaskan anak bangsa (guru honorer). Apalagi, mereka mengabdi hingga puluhan tahun,” ujar Rudiana kepada Radar, kemarin.

Menurutnya, APBD Kabupaten Cirebon lebih besar daripada Kabupaten Kulon Progo. Namun, pengelolaan anggaran untuk kesejahteraan guru honorer amat diperhatikan. Bahkan, tenaga operator di sekolah SD dan SMP pun diberi upah Rp750 ribu per bulan.

“Dengan demikian, pendidikan di tingkat SD dan SMP di Kabupaten Kulon Progo dapat terselenggara dengan baik. Karena kesejahteraan mereka terjamin. Sedangkan untuk penjaga sekolah didanai dari dana BOS masing-masing sekolah. Karena yang mengangkat adalah sekolah,” paparnya.

Kaitan dengan Pelayanan Dinas Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo, kata Rudiana, juga bagus. Mereka mengutamakan keselamatan warga yang sedang sakit. Saat terjadi penonaktifan JKN serentak di seluruh Indonesia, Kabupaten Kulon Progo langsung rapat. Kesimpulannya, Dinas Kesehatan harus mengawasi unit layanan. Jangan sampai menimbulkan kepanikan di masyarakat.

“Di Kulon Progo ada 13.995 warga yang dinonaktifkan. Tapi, saat ada informasi itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo langsung rapat dan mengambil kebijakan. Layani warga saat membutuhkan pertolongan,” paparnya.

Artinya, sambung Rudiana, di Kulon Progo tidak melihat mereka dari warga miskin atau mampu. Yang penting, pelayanan kesehatan untuk warga menjadi prioritas. “Mereka tidak berdebat soal warga mampu atau tidak mampu. Yang pasti, warga saat itu membutuhkan layanan. Maka komitmen Kabupaten Kulon Progo melayani. Kalau mereka warga miskin, maka tanggung jawab langsung diambil alih daerah,” paparnya.

Sementara itu, Koordinator Komisi III sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka menyampaikan, studi banding yang dilakukan Komisi II dan III terkait empat hal.

“Di Kulon Progo ada Perda yang belum kita baca secara detail. Coba kita akan lihat apakah ada persamaan atau tidak dengan Kabupaten Cirebon. Kalau memang ada ya, nanti akan bisa kita terapkan dan dimaksimalkan di Kabupaten Cirebon,” katanya.

Namun, untuk pengelolaan sampah sendiri masih belum bisa diserap dan diterapkan di Kabupaten Cirebon. Karena selama ini, daerahnya terkendala oleh lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang belum juga disediakan oleh Pemkab Cirebon.

“Untuk pengelolaan pasar sendiri, ini bisa menjadi inisiatif kita ke depan. Bahwa kita bisa menaikan potensi PAD. Terbukti, di Kulon Progo itu beberapa pasar daerah dikelola oleh pihak yang benar, sehingga mereka bisa menaikan PAD-nya melalui pasar,” imbuhnya.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, dengan studi banding ke beberapa kota/kabupaten yang ada di Provinsi DI Yogyakarta tersebut, diharapkan hasilnya bisa diterapkan untuk kemajuan Kabupaten Cirebon ke depan. Karena pihaknya sangat mendukung program-program Bupati Cirebon yang pro rakyat hingga lima tahun ke depan.

“Harapan kita ke depan, Kabupaten Cirebon bisa semakin maju dan terintegrasi dengan apa yang menjadi tujuan pak Bupati dalam RPJMD. Kami dari legislatif mendukung penuh program-program yang baik dan pro rakyat,” pungkasnya. (sam/adv)

Berita Terkait