KPK Turun, Beri Arahan Peserta Open Bidding

BERI ARAHAN: Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah IV Jawa Barat, Sugeng Basuki memberikan arahan kepada para peserta yang mengikuti open bidding untuk mengisi jabatan di Pemkab Cirebon,kemarin(13/11).FOTO: BKSDM FOR RADAR CIREBON

CIREBON – Kegiatan berbagai macam tes pada seleksi terbuka atau open bidding resmi dibuka, Rabu (13/11). Sebelum memasuki rangkaian tes yang dilaksanakan beberapa hari ke depan, para peserta open bidding langsung mendapatkan pengarahan dari KPK.

Sebanyak 58 peserta open bidding terlihat sangat serius memperhatikan pengarahan dari komisi anti rasuah itu. Karena dalam open bidding kali ini, KPK akan melakukan pengawasan langsung.

Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah IV Jawa Barat, Sugeng Basuki dalam arahannya meminta agar para peserta open bidding mengikuti semua aturan yang ada saat ini. “Ikuti aturan yang ada,” tegasnya.

Sugeng menyampaikan, pihaknya akan mengawal pelaksanaan open bidding ini. Sehingga tercapai harapan untuk menghasilkan pimpinan yang bersih dan berintegritas.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Supadi Priyatna yang mewakili Bupati Cirebon mengatakan, pelaksanaan open bidding untuk mengisi jabatan eselon dua yang mengalami kekosongan. “Melakukan seleksi terhadap pejabat administrator yang memenuhi syarat untuk mengisi kekosongan 9 formasi JPT Pratama,” tuturnya.

Menurut Supadi, ada 58 peserta yang mengikuti seleksi open bidding. Seleksi ini bersifat transparan dan bebas intervensi. Diharapkan, menghasilkan pemimpin yang benar-benar berintegritas dan bebas korupsi.

Sebelumnya, Bupati Cirebon Drs H Imron Rosyadi MAg memastikan jika open bidding kali ini berbeda dengan open bidding sebelumnya. Lebih transparan dan tidak ada praktik jual beli jabatan. Untuk itu, Imron menggandeng dan mengikutsertakan KPK dalam pengawasan open bidding.

“Kita akan gelar setransparan mungkin. Kita persilakan masyarakat untuk mengetahui proses open bidding. Sehingga, bisa menghasilkan kepala dinas terpilih. Ini benar-benar sesuai dengan kualitas dan kemampuan para peserta,” tegasnya.

Bukti pihaknya tidak berniat untuk jual beli jabatan, selain menggandeng KPK, juga memproteksi panitia seleksi. Karena itu, dia meminta kepada para peserta open bidding untuk tidak menghiraukan jika ada oknum ataupun seseorang yang menjanjikan untuk lolos open bidding dan terpilih menjadi kepala dinas.

“Kalau ada yang bisa menjanjikan lolos, berarti sudah jelas itu penipuan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjanjikan seseorang lolos atau tidak. Karena pansel kita saja sudah profesional, ditambah kita langsung diawasi KPK,” ungkapnya. (den)

Berita Terkait