KPK Singgung Gratifikasi, Istana Pastikan Tak Ada Pertemuan dengan Jokowi

Tetty-Paruntu
Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu tiba di komplek Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Foto: Ricardo/JPNN.com

JAKARTA-Nama Bupati Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Christiany Eugenia Tetty Paruntu mendadak heboh. Dia muncul di Istana Kepresidenan, kemarin, bersamaan dengan hadirnya sejumlah tokoh yang diseleksi Jokowi untuk menjadi menteri. Banyak spekulasi muncul, Tetty akan menjadi menteri. Belakangan Istana memastikan tak ada pertemuan Tetty dengan Jokowi. KPK bahkan ‘mengingatkan’ soal pemeriksaan yang pernah dijalani Tetty.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ogah merespons kedatangan Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10). Tapi KPK sempat menyinggung pemeriksaan yang pernah dijalani Tetty oleh lembaga antirasuah tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memaparkan, Tetty pernah diperiksa pihaknya di penyidikan dan persidangan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Kala itu, penyidik tengah mendalami sumber gratifikasi yang diterima Bowo terkait revitalisasi pasar di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

“Memang pernah diperiksa sebagai saksi di penyidikan dan persidangan. Saat itu kami menelusuri dugaan sumber gratifikasi yang diberikan pada Anggota DPR RI Bowo Sidik terkait revitalisasi pasar di Minahasa Selatan,” ujar Febri Diansyah ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (21/10).

Febri menyatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan lantaran pihaknya menemukan sejumlah fakta persidangan yang perlu didalami lebih lanjut. Kendati telah memeriksa Tetty, Febri mengakui KPK belum menetapkan tersangka terkait penerimaan gratifikasi Bowo Sidik.

Dalam dakwaan jaksa, Bowo disebut menerima suap senilai Rp2,6 miliar terkait kerja sama pelayaran. Suap tersebut disebut diterima Bowo dari Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono dan dan Marketing Manager PT HTK Asty Winasty.

Selain suap, Bowo juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pihak terkait jabatannya sebagai anggota komisi VI DPR sejumlah total Rp7,7 miliar. Salah satunya, terkait program revitalisasi pasar di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Dalam persidangan, Bowo Sidik menampik pernah menerima pemberian dari Tetty terkait revitalisasi pasar Minahasa Selatan. Melainkan, ia pernah menerima pemberian dari Dipa Malik berupa sebuah amplop berisi uang Rp300 juta yang diselipkan dalam proposal revitalisasi pasar. Akan tetapi, Bowo tak membantah bahwa Tetty pernah meminta bantuan kepadanya terkait program di Kemendag.

Halaman: 1 2

Berita Terkait