Koruptor Dihukum Mati, KPK Sebut Cerita Lama

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

JAKARTA-Rencana hukuman mati untuk koruptor yang diutarakan Presiden Joko Widodo merupakan cerita lama. Dan sebenarnya dalam undang-undang sudah disebutkan. Akan tetapi penerapannya yang tak pernah ada.

Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Pada Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor telah diuraikan. “Ya sebenarnya itu cerita lama yang selalu ada di Pasal 2. Tetapi di Pasal 2 itu kan dengan keadaan tertentu, yaitu kerugian negara, perekonomian negara yang sedang chaos dan kemudian pengulangan gitu,” kata Saut di gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jakarta, Selasa (10/12).

Pada Pasal 2 ayat (1) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Pada ayat (2) dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasannya tertera yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Apabila tindak pidana itu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai UU berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

“Jadi, kalau mau, sebenarnya saya tidak terlalu tertarik bahas itu (hukuman mati). Saya malah lebih tertarik bagaimana caranya kalau ada sopir truk nyogok sopir forklift di pelabuhan juga diambil gitu loh. Itu kan bukan kewenangan KPK? Iya, makanya undang-undang KPK-nya diganti dengan yang lebih baik, kemudian undang-undang tipikor-nya diganti,” ujar Saut.

Menurutnya, bukan soal besar kecilnya uang yang dikorupsi maupun penerapan hukuman mati. Namun bagaimana penegak hukum itu bisa membawa orang-orang yang melakukan korupsi ke pengadilan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Korupsi tidak besar atau kecil, tidak soal bunuh-membunuh atau hukuman mati tetapi bagaimana kita bisa membawa setiap orang yang bertanggungjawab besar atau kecil ke depan pengadilan. Makanya saya bilang, jangan terlalu main di retorika-retorika, main lah yang membuat Indonesia lebih sustain berubah secara substantif,” tuturnya.

Ia pun mencontohkan negara-negara yang mempunyai skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tinggi sudah mulai mengajarkan untuk pencegahan korupsi sejak dini. “Jadi, saya tidak terlalu tertarik kalau bicara hukuman mati, denda sekian karena kalau dari sisi pencegahan negara-negara besar mulai mendidik rakyat, yang di atas persepsi korupsi 85 itu mereka mulai bahkan mendidik anaknya kalau ketemu dompet cari alamatnya antar ke rumahnya. sesederhana itu,” kata Saut.

Sementara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dengan tegas menolak penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan termasuk koruptor. “Kita tidak akan pernah berubah bahwa kita tidak bersepakat dengan hukuman mati. Karena bagi Komnas HAM hak untuk hidup itu adalah hak asasi yang absolut,” ujar Ahmad Taufan Damanik.

Menurut dia, hingga saat ini tidak ada argumentasi praktikal maupun alasan substansial untuk memilih hukuman mati sebagai suatu cara untuk mengatasi satu persoalan. Penerapan hukuman mati, justru hanya akan menjauhkan Indonesia dari peradaban kemanusiaan yang lebih manusiawi.

Meski demikian, Taufan mengakui adanya kemarahan publik terhadap kejahatan yang bersifat serius, seperti korupsi, dan berharap para pelaku dijatuhi hukuman berat. Namun, dia menilai hukuman mati bukanlah menjadi solusi yang tepat.

“Harus diingat, memberikan hukuman mati pada mereka itu tidak menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu kita selalu mengatakan agar sistem hukum kita secara bertahap meninggalkan hukuman mati itu, termasuk pada koruptor,” ujarnya. (gw/fin)

Berita Terkait