Kontraktor Disdukcapil Minta Tambahan Waktu, Imbas Konstruksi Ambruk

Banyak Waktu Terbuang

Disdukcapil
Kepala DPUPR Syaroni ATD memberikan penjelasan addendum proyek Gedung Disdukcapil kepada Komisi II DPRD Kota Cirebon.FOTO:AGUS RAHMAT/RADAR CIREBON

CIREBON-Agaknya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon, harus bersabar untuk menempati gedung barunya. Pasalnya sampai saat ini, gedung tersebut belum selesai sepenuhnya, bahkan kontraktor telah mengajukan addendum pekerjaan selama 39 hari kalender.

Ditemui seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kota Cirebon pada Senin (13/1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Syaroni ATD MT mengungkapkan, laporan kontraktor, terdapat kendala teknis di lapangan. Diantaranya, ada waktu yang terbuang, yang harusnya bisa untuk memaksimalkan pengerjaaan.

Karena setelah SPK ditetapkan, ada proses pembebasan aset yang memakan waktu sebulan lebih. “Kontraktor sebenarnya sudah berupaya mengejar waktu yang terbuang tersebut. Dengan menambah jam kerja atau lembur sampai malam,” jelasnya.

Tapi hal ini pun dirasakannya tidak efektif, karena di tengah berlangsungnya pekerjaan ada insinden yang terjadi di lokasi proyek. Ini juga menyebabkan waktu yang terbuang lagi untuk beberapa hari. Ada pemeriksaan konsultan pengawas dan juga dari kepolisian.

Kemudian masalah keuangannya, realisasinya pada akhir Desember kemarin baru 90 persen, sisanya yang 10 persen belum dibayarkan. Ini sesuai dengan progres terakhir yang sudah dikerjakan oleh kontraktor saja. Sedang progres setelah addendum berjalan, sampai hari ini proyek  sudah mencapai 95 persen.

Diterangkannya, proyek gedung ini dibangun dalam dua kali penerimaan anggaran. Yang dikerjakan sekarang adalah tahap anggaran pertama, dengan nilai Rp4,7 miliar. Sedangkan tahap anggaran kedua, senilai Rp1,5 miliar. “Secara keseluruhan, yang saat ini terlihat adanya baru sekitar 65-70 persen. Nah sisanya ini nanti dikerjakan pada anggaran kedua. Dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar,” harapnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon H Watid Syahriar MBA menyayangkan sekaligus mempertanyakan keterlambatan pengerjaaan proyek Gedung Disdukcapil ini. Padahal pihaknya lebih dari sekali melakukan sidak dan memberikan masukan kepada kontraktor maupun konsultannya.

Apalagi ada kejadian ambruknya sebagian kecil dari penahan bangunan tersebut. Ini mengindikasikan ada sesuatu yang tidak benar. Walaupun pada akhirnya kontraktor mengajukan addendum dengan berbagai konsekuensi, seperti denda atau kompensasi lainnya.

“Saya minta kepada PUPR untuk melakukan pengawasan ketat untuk pekerjaan ini dan pekerjaan lainnya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan kami, agar bisa mendapatkan masukan atau kritikan yang membangun,” pungkasnya. (gus)

Berita Terkait