Komisi III DPRD Kota Cirebon Agendakan Panggil Semua RS dan BPJS Kesehatan

ILUSTRASI

CIREBON-Presiden RI, Ir H Joko Widodo resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Kenaikan ini, memantik reaksi publik. Anggota Komisi III DPRD Andi Riyanto Lie menyebut, persoalan kenaiklan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. “Kita mau tidak mau harus mengikuti. Kita tidak bisa berbuat banyak. Sebetulnya banyak yang harus dibenahi BPJS-nya, karena BPJS selama ini dianggap kurang transparan,” ujarnya kepada Radar Cirebon.

Andi berharap kenaikan iuran malah memberatkan masyarakat. Sebab, untuk  Kelas III saja, iurannya dari Rp42 ribu naik menjadi Rp80 ribu. “Gampangnya,  merokojk sebungkus sehari saja bisa, dan sebungkus dikalikan sebulan sudah kelihatan. Masak bayar iuran BPJS tidak bisa,” katanya.

Walaupun rokok itu hanya kasuistik dan berlaku personal, sedangkan iuran BJS bersifat kolektif satu KK masuk semua. Andi tidak menampik ini menjadi dilema.  Untuk itu, dirinya sebagai Komisi III ingin melihat sejauhmana ada peningkatan pelayanan. Sebab, suka tidak suka pengobatan itu mahal.

“Rapat bersama dinkes kemarin juga ada kekurangan anggaran, kalau hanya asal-asalan maka masyarakat tidak mendapatkan hasil maksimal. Kalau memberatkan pasti memberatkan tapi kalau sebanding dengan jaminan kesehatan lebih baik kenapa tidak,” kata politisi Partai Nasdem itu.

Pihaknya juga mengingatkan BPJS Kesehatan untuk transparan. Apalagi masih banyak tunggakan ke rumah sakit. Seharusnya, kewajiban utang bisa dibayarkan dulu. Termasuk memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT). Pertengahan bulan mendatang, Komisi III rencananya akan mengundang BPJS Kesehatan, seluruh rumah sakit dan dinas kesehatan. Di forum itu, akan dibahas yang selama ini menjadi persoalan. (abd)

Berita Terkait