Kocok Ulang Calon Komisioner Terindikasi Tidak Fair

Wahyu Setiawan Di-OTT KPK, “Kasus” KPU Kota Cirebon Kembali Menyeruak

USUT TUNTAS: Yustiadi (tengah) dan eks calon komisioner lainnya menggelar jumpa pers, Selasa (14/1).FOTO: OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

Wahyu Setiawan sudah dibui. Komisioner KPU RI itu dicokok KPK terkait suap proses PAW Anggota DPR RI dari PDIP. KPK pun diminta mengungkap seluruh korupsi di tubuh KPU. Termasuk di daerah.

SEPULUH besar nama calon Komisioner KPU Kota Cirebon itu telah lolos melalui Rapat Pleno KPU RI. Yakni Aip Saepudin, Ahmad Rifai, Yustiadi, Mohamad Iwan Setiawan, Mohamad Arief, Maemunah, Sri Lestari, Sanubi, Mardeko, dan Didi Nursidi.

Namun, hasil pencermatan, KPU RI memutuskan 7 nama calon komisioner baru. Yakni Didi Nursidi, Mardeko, Dedi Haerudin, Nur Dewi Kurniawati, Hasbi Falahi, Hartojo, dan Sugali. Nama-nama seperti Aip Saepudin, Ahmad Rifai, Yustiadi, Iwan Setiawan, Mohamad Arief, Maemunah, Sri Lestari, dan Sanubi, hilang.

Dan, akhirnya KPU menetapkan 5 Komisioner KPU Kota Cirebon periode 2018-2023. Yakni Didi Nursidi, Mardeko, Dedi Haerudin, Nur Dewi Kurniawati, dan Hasbi Falahi. Proses inilah yang diduga tak fair. Nah, momentum KPK menangkap Wahyu Setiawan, nama-nama yang tiba-tiba hilang di KPU RI itu mendesak KPK melakukan pemberantasan secara menyeluruh.

Para mantan calon Komisioner KPU Kota Cirebon yang nama-namanya hilang itu menggelar jumpa pers kemarin. Salah satunya Yustiadi. Ia menegaskan OTT oleh KPK terhadap Komisioner KPU RI wahyu Setiawan harus diusut tuntas. “Selain OTT KPK atas suap PAW anggota DPR RI, patut diduga juga ada pengaturan komposisi komisioner KPU daerah periode 2018-2023. Kami mendesak KPK dan penegak hukum terkait mengusut tuntas,” tandas Yustiadi.

Kocok ulang oleh KPU RI yang akhirnya menghilangkan nama Yustiadi dan rekan-rekannya dianggap melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU kabupaten/kota sebanyak 2 kali jumlah calon anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.

Sementara Ayat 2 mengatakan nama calon anggota KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi. “Pada kasus atau kejadian yang menimpa kami, jelas itu ada perampasan hak. Dan patut diduga ada permainan dalam penetapannya,” tegas Yustiadi.

Problem lain, kata Yustiadi, kerja KPU Kota Cirebon pada Pemilu 2019 juga menuai beberapa masalah. Yakni selain masuknya DPT WNA, kotak suara hilang, juga pengalihan suara. Bahkan pada pengalihan suara KPU Kota Cirebon diputus bersalah oleh DKPP dan Bawaslu Jabar.

Pihaknya menilai ini persoalan serius bagi kelangsungan demokrasi di Kota Cirebon. “Beberapa kasus yang mencuat mengindikasikan kinerja yang buruk. Anehnya publik seolah-olah mengabaikan dan menganggap kasus-kasus yang menimpa KPU Kota Cirebon hanya masalah internal. Ironis sekali. Potret penyelenggara pemilu menampilkan sisi-sisi buram, menciderai kualitas demokrasi kebangsaan kita,” tegasnya.

Mantan calon Komisioner KPU lainnya Mohamad Arief mengatakan semua persoalan yang terjadi harus diusut melalui kasus yang kini menjerat Wahyu Setiawan.  “Khusus terkait penetapan komisioner KPU daerah periode 2018-2023 yang  diduga juga ada permainan dalam penetapannya. Ad penyesatan demokrasi, jangan dibiarkan tanpa kepastian penegakan hukum,” tandasnya.

Senada dikatakan eks calon komisioner KPU Kota Cirebon Iwan Setiawan. Ia menjelaskan, 10 besar yang dieliminir minus Mardeko dan Didi Nursidi. “Kami lakukan gugatan ke PTUN, majelis hakim mengacu peraturan Mahkamah Agung akhirnya gugatan kami ditolak. Kabar terbaru, tanda tangan komisioner KPU RI dalam penetapan komisioner daerah ternyata hanya ditandatangani 4 komisioner KPU RI. Berarti dalam proses pengambilan keputusan tidak bulat, padahal keputusan KPU itu kolektif kolegial,” katanya.

Iwan menjelaskan, pihaknya ingin masyarakat Kota Cirebon tahu bahwa 10 nama besar sudah melalui proses dan melalui pleno setiap tahapannya. Tapi pada prosesnya nama-nama itu hilang dan menyisakan Didi Nursidi serta Mardeko. “Sesuatu yang tidak lazim dan baru sekarang terjadi,” ujarnya.

Masih saat konferensi pers, Maemunah yang namanya juga hilang dari 10 besar calon Komisioner KPU Kota Cirebon mengatakan apa yang mereka alami kini bisa diungkap melalui kasus Wahyu Setiawan. “Sejak awal kami mengindikasikan rekrutmennya tidak fair. Apalagi WS (Wahyu Setiawan, red) di bidang SDM,” kata Maemunah.

Sebelumnya, pengamat politik Universitas Pelita Harapan Jakarta Emrus Sihombing mengatakan kasus yang membelit Komisioner KPU Wahyu Setiawan harus dijadikan pintu masuk untuk menguak praktik korupsi di KPU. “Jika pakai pakai teori gunung es, kasus ini kan baru di permukaannya yang ketahuan. Ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkarnya,” ujarnya.

Menurutnya, dugaan korupsi yang dilakukan Wahyu terjadi karena pengawasan lemah di internal KPU. Hal itu yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan korupsi. Dan hal itu bisa dilihat dengan pernyataan Wahyu yang menggunakan kalimat “siap mainkan”.

Kalimat sakti dan meyakinkan untuk membantu penetapan kader PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR RI pengganti antar-waktu (PAW). “Kata ‘mainkan’ itu pertama berarti di situ dia (Wahyu, red) setuju. Dia berpeluang besar melakukan, dan terkait dengan orang lain,” ujarnya.

Untuk mengungkap semua yang terlibat dalam kasus tersebut, Emrus meminta agar KPK mencari rekaman saat para komisioner KPU menggelar rapat pleno memutuskan calon legislatif dari PDIP yang menjadi anggota DPR-RI PAW. “Ada tidak rekaman itu? Bongkar itu semua, nanti ketahuan siapa saja yang bermain,” katanya.

Ia yakin, praktik korupsi modus seperti itu tidak hanya terjadi di tingkat pusat, melainkan juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Karenanya, KPK diminta untuk melakukan penyelidikan di KPU daerah. Tujuannya agar memperbaiki kinerja KPU ke depan. (abd/fin)

Berita Terkait