Kasus Galian C, Pengelola Dijerat UU Minerba

Ilustrasi

CIREBON-Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon pada Rabu siang (2/10) menggelar sidang perdana, kasus pelanggaran terhadap UU Minerba. Dengan terdakwa Solihin Bin Ahmad Toha, selaku pimpinan Yayasan Albarokah Gunung Jati dan pengelola atas lahan Galian C di Kampung Cibogo Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suryaman SH membacakan tuntutannya, diantaranya terdakwa melanggar UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Minerba). Pasal 37, 40 ayat 3, 48, 67 ayat 1 dan pasal 74 ayat 2 dan 5. “Terdakwa dengan dalih melakukan penataan atau revitalisasi lahan seluas 3049 m2, melakukan penambangan, pengangkutan dan penjualan dari lahan tersebut,” ujarnya.

Dengan menggunakan enam unit alat berat, lima orang operator alat berat terdakwa menjual hasil tambang dari lahan tersebut. Berupa pasir dengan harga Rp500 ribu per truk dan tanah urugan Rp100 ribu per truk. Dalam sehari bisa terdakwa bisa menerima 60 rit truk. “Padahal terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR),” ungkapnya.

Atas dakwaan tersebut, baik terdakwa maupun penasehat hukumnya Budi Joko Wintantri SH tidak mengajukan pertanyaan, esepsi atau keberatan atas dakwaan JPU.  “Kami tidak mengajukan esepsi Yang Mulia. Tapi kami ingin mengajukan penangguhan penahanan, dengan jaminan keluarga terdakwa. Alasannya terdakwa ini sangat dibutuhkan keilmuannya untuk mengajar di sejumlah pesantren. Dengan jaminan ini pula, terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti, melakukan tindakan serupa maupun melarikan diri,” ujarnya.

Sementara majelis hakim, menyampaikan, sidang selanjut akan digelar Hari Selasa minggu depan. Dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan JPU. “Untuk permohonan penangguhan penahanan, nanti kami musyawarahkan dulu, tidak bisa diputuskan sekarang,” tandasnya. (gus)

Berita Terkait