Jokowi: Saya Tidak Gaji Pengangguran

Sebut Ada Narasi Keliru, Presiden Coba Luruskan

presiden jokowi1
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan program Kartu Pra Kerja yang akan segera dijalankan pemerintahannya mulai 2020 bukan untuk menggaji pengangguran. Penegasan ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas bersama menteri Kabinet Indonesia Maju, membahas akselerasi implementasi program siap kerja dan perlindungan sosial di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).

“Terkait implementasi Kartu Pra Kerja, saya ingin menegaskan lagi program ini bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan, karena seolah-olah pemerintah akan menggaji. Tidak. Itu keliru,” ucap Jokowi.

Implementasi program Kartu Pra Kerja, kata Jokowi, berupa bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja berusia 18 tahun ke atas. Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen atau sebesar Rp505,8 triliun dari total belanja negara dalam APBN 2020 untuk kebutuhan pendidikan atau SDM. Sementara khusus Kartu Pra Kerja, pemerintah menyiapkan anggaran Rp10 triliun. “Sekali lagi, bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran,” kata Jokowi.

Menurut Presiden, Kartu Pra Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas, dan tidak sedang dalam pendidikan formal, atau juga untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Presiden menjelaskan, fokus pemerintah dalam Kartu Pra Kerja ada dua. Yang pertama, mempersiapkan angkatan kerja dan terserap untuk bekerja atau menjadi entrepreneur. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan para pekerja dan korban PHK melalui reskiling dan upskiling agar semakin produktif dan berdaya saing.

Oleh sebab itu dalam rapat terbatas tersebut, Presiden ingin mendapatkan laporan mengenai persiapan detil implementasi terutama soal pembentukan Project Management Office (PMO) yang akan mengelola program Kartu Pra Kerja itu. Kemudian juga kesiapan platform sistem digital dan alur bisnis prosesnya seperti apa. “Dan yang ketiga kesiapan lembaga pelatihan dan rancangan skema pencairan dana untuk pembayarannya,” terangnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan pemerintah akan menggenjot program vokasi tahun 2020 sebagai salah satu upaya memenuhi daya saing tenaga kerja Indonesia. “Masalah terbesar adalah adanya mismatch (ketidakcocokan) antara pekerjaan dan latar belakang pendidikan,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Arif Baharudin.

Arif mengatakan vokasi diperlukan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ia menyebutkan daya saing tenaga kerja masih rendah karena sekitar 60 persen pekerja memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk itu, keahlian perlu ditingkatkan agar daya saing tenaga kerja Indonesia optimal.

Pemerintah, lanjut dia, mengalokasikan 20 persen atau sebesar Rp505,8 triliun dari total belanja negara dalam APBN 2020 sebesar Rp2.540,4 triliun untuk kebutuhan pendidikan atau sumber daya manusia. Untuk mendorong program vokasi, lanjut dia, diperlukan juga koordinasi yang matang antara instansi dan kementerian/lembaga untuk mengeksekusi program tersebut.

Kemenkeu mengutip data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia diproyeksikan menjadi lima besar ekonomi dunia pada 2045. Total populasi tahun itu diperkirakan mencapai 319 juta jiwa dan dari total tersebut, 70 persen memiliki penghasilan menengah dan 47 persennya merupakan usia produktif.

Kartu Pra Kerja merupakan bantuan pelatihan vokasi yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan. Program ini akan dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, sehingga mudah digunakan, terkontrol, dan akuntabel.

Pelaksanaan pelatihan program Kartu Pra Kerja akan dilakukan melalui tiga metode, yakni metode tatap muka di lembaga pelatihan, pelatihan secara e-learning, atau kombinasi keduanya. Anggaran dana bantuan pelatihan dengan Kartu Prakerja melalui APBN sebesar Rp10 triliun yang diperuntukkan bagi 2 juta orang. (tim/fin/ful)

Berita Terkait