Jokowi Hari Ini Resmi Presiden Dua Priode

Jokowi-Ma'ruf-figura
FOTO RESMI: Potret Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin dalam figura mulai dijual di kios-kios di Jakarta. Foto: Tatan Syuflana/AP

JAKARTA — Joko Widodo akan resmi dilantik sebagai Presiden untuk kedua kalinya. Kali ini yang menjadi wakilnya adalah KH Ma’ruf Amin. Keduanya akan diambil sumpah di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10) mulai pukul 13.00 WIB. Untuk memastikan kelancaran acara yang superpenting itu, kawasan dan Wisata Monas pun ditutup sementara untuk umum.

“Iya informasi dari TNI Polri, anjungan ditutup. Kalau mulainya jam 24.00 nanti malam (tadi malam, red) sampai berapanya nanti tunggu koordinasi dengan pihak TNI Polri,” ucap Kepala Seksi Ketertiban UPT Monas Yayang Kustiawan saat dihubungi, Sabtu (19/10).
Yayang menyebutkan, alasan penutupan kawasan Monas karena pertimbangan keamanan. Dikhawatirkan, dengan adanya pengunjung tak bisa disaring jika ada yang memiliki niat jahat. “Ya pasti mengantisipasi masalah keamanan. Ya, jangan sampai ada masyarakat atau pengunjung yang artinya mungkin punya niat jahat atau apa, ingin mengganggu keamanan dalam rangka pelantikan ini,” katanya.
Untuk itu, seluruh kawasan dimulai dari gerbang akan ditutup dan digembok, yang berada di dalam adalah anggota TNI Polri juga karyawan Monas. Bagi warga atau tamu yang akan menuju istana akan melalui Monas dan diperiksa terlebih dahulu.
“Ya biasanya kayak waktu Lebaran, open house itu kan ditampung dulu di Monas, disortir, baru habis itu dibawa ke istana melalui bus biasanya,” sambungnya.
Pantauan Sabtu (18/10) malam, sudah diberlakukan penutupan arus lalu lintas menuju Istana Negara Jl Medan Merdeka Selatan, dimulai dari arah Jl Medan Merdeka Timur. Kemudian dari arah Jl Veteran ke Istana Negara juga ditutup. Penutupan juga dilakukan dari arah Harmoni maupun dari arah Jl MH Thamrin. Kawasan Istana pun steril dari kendaraan yang melintas.
Seperti diketahui, upacara pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan itu berlangsung di Gedung Nusantara, Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Berdasarkan rundown, acara pelantikan presiden dan wapres dimulai dari pukul 14.30 WIB diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Kemudian, dilanjutkan mengheningkan cipta yang akan dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo disambung dengan pembukaan dan pembacaan keputusan KPU tentang penetapan Jokowi-Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada Minggu (20/10). “Arus lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto dialihkan sampai tanggal 20 Oktober 2019 saat pelantikan presiden,” ujar Kepala Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M Nasir, Sabtu (19/10).
Adapun rekayasa lalu lintas yang berlaku di sekitar kawasan Gatot Subroto hingga 20 Oktober, yaitu sebagai berikut: Jalan Gatot Subroto mengarah ke Slipi ditutup di bawah flyover Ladokgi diarahkan belok kiri ke Gerbang Pemuda.
Lalu Jalan Gerbang Pemuda arah ke kiri ke Jalan Gatot Subroto ditutup, diputar balik ke Gerbang Pemuda dikolong Ladokgi atau lurus ke Jalan Gatot Subroto arah timur atau ke Benhil.
Kemudian Jalan Gerbang Pemuda arah ke Asia Afrika dibelokkan ke kiri ke ke Jalan Asia Afrika terus Jalan Senayan dan Jalan Pakubuono. Jalan Asia Afrika ke barat bisa lurus ke Jalan Tentara Pelajar atau ke arah Jalan Gerbang Pemuda putar balik di bawah Ladokgi.
Jalan Tentara Pelajar dari arah Manggala Wanabakti di traffic light Palmerah diluruskan ke Permata Hijau dan Kebayoran Lama dan belok kiri ditutup. Jalan Tentara Pelajar pojok Manggala Wanabakti ditutup, Jalan Gatot Subroto ditutup untuk mencegah lawan arus dan putar balik kendaraan.
Penutupan jalan menyesuaikan kebutuhan dan tingkat pengamanan yakni menggunakan movable concrete barrier (MCB), water barrier, dan security barrier atau kawat berduri. Personel lalu lintas yang dilibatkan sebanyak 195 personel.
Sementara itu Sandiaga Uno mengaku akan datang bersamaan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, mereka tidak akan datang dalam satu mobil. “Lagi atur schedule juga biar nggak ribet sekaligus jadi satu rangkaian, satu rombongan biar lancar,” ucapnya, Sabtu (19/10).
Sandiaga memang sudah berniat untuk datang ke acara pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dia juga mendoakan agar acara pelantikan besok berjalan dengan lancar.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga mendapat undangan pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengucapkan selamat kepada Jokowi-Ma’ruf. “Saya hadir, ucapkan selamat secara langsung. Ada undangan,” ucapnya, Sabtu (19/10).
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut ada 17 kepala negara sudah terkonfirmasi akan hadir di pelantikan presiden dan wakil presiden. Selain itu, sejumlah politisi yang diundang dipastikan juga hadir. “Ada 17 kepala negara, kepala pemerintahan, dan utusan khusus yang konfirm hadir. Seperti Wapres RRC (Republik Rakyat China), PM Singapura, Malaysia, dan Australia. Duta Besar yang hadir sekitar 168 orang,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (19/10).
Sejumlah tokoh seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hingga Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan juga akan hadir. “Alhamdulillah, seluruhnya confirm hadir,” imbuhnya.
Terpisah, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf lima tahun kedepan harus menghormati hak-hak warga negara. Terutama untuk menyampaikan pendapat. Karena hal itu merupakan amanah Pasal 28 UUD 1945.
Dia mengutip pandangan beberapa lembaga yang menilai masih kurang kuatnya penegakan HAM di Indonesia. Misalnya Human Right Watch menilai pemerintahan Jokowi belum berhasil menerjemahkan dukungan retoris terhadap HAM itu menjadi kebijakan-kebijakan signifikan selama periode pertama jabatannya.
“Hal senada juga disampaikan Setara Institute yang berpandangan secara umum belum meningkatnya indeks HAM secara signifikan disebabkan komitmen pemerintah di bidang HAM yang belum terpenuhi,” kata Sukamta di Jakarta, Sabtu (19/10).
Menurut Sukamta Pemerintah harus punya sikap dan roadmap bagaimana pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM akan dijalankan dan diintegrasikan dalam proses pembangunan negara.
“Di negeri Pancasila yang mengedepankan toleransi dan tenggang rasa, jangan sampai negara makin tidak toleran pada warganya sendiri. Termasuk terhadap pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah,” paparnya. (kom/det/rh/fin)

Berita Terkait