Jadi Saksi Kasus Bupati Indramayu, Asintel Kejati-Kasat Reskrim Mangkir Panggilan KPK

KPK Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan

Supendi
Bupati Indramayu nonaktif Supendi ditahan KPK.FOTO:DOKUMENTASI/RADAR CIREBON

JAKARTA-Dua saksi kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu tahun 2019 tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (10/12). Keduanya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi guna melengkapi berkas perkara penyidikan Bupati Indramayu nonaktif Supendi yang menjadi tersangka dalam perkara ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan kedua saksi itu adalah Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Abdillah dan Kasat Reskrim Polres Indramayu Suseno Adi Wibowo. Untuk Abdillah, ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indramayu. “Saksi tidak hadir,” kata Febri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/12).

Ia tak menyebut alasan ketidakhadiran dua penegak hukum itu. Tak hanya itu, Febri juga tak membeberkan mengapa KPK harus meminta keterangan Abdillah dan Suseno Adi Wibowo. Ditanya terkait penjadwalan ulang, Febri menyatakan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Polri. “KPK masih berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan untuk kebutuhan melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi tersebut,” katanya.

Tak hanya pemeriksaan saksi-saksi, tim KPK juga kembali turun melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kabupaten Indramayu. “Dari lokasi penggeledahan disita sejumlah dokumen keuangan terkait dengan dugaan sumber dana suap terhadap Bupati Indramayu,” ungkap Febri.

Pada sehari sebelumnya, Senin (9/12), tim penyidik KPK juga ternyata memeriksa 12 saksi yang dipusatkan di Mapolres Cirebon Kota. Keseluruhan saksi berasal dari unsur Pemkab Indramayu dan pihak swasta. “Kepada para saksi didalami informasi tentang dugaan pengaturan proyek-proyek di Dinas PUPR dan penerimaan uang dari rekanan-rekanan,” tutur Febri.

Seperti diketahui, dalam perkara ini KPK menetapkan 4 orang menjadi tersangka. Yakni Bupati Indramayu nonaktif Supendi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono, serta pengusaha atau pihak swasta Carsa AS. Keempatnya ditahan sejak di-OTT KPK pada Senin lalu (14/10).

Dalam konferensi pers usai OTT, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan pemberian uang yang dilakukan Carsa kepada Supendi dan pejabat di Dinas PUPR diduga merupakan komitmen fee sebesar 5-7 persen dari nilai proyek pembangunan 7 jalan di Kabupaten Indramayu senilai Rp15 miliar.

Supendi disebut pernah menerima total Rp200 juta, Omarsyah Rp350 juta dan sepeda, serta Wempy Rp560 juta. “Uang yang diterima OMR (Omarsyah) dan WT (Wempy Triyono) diduga juga diperuntukkan untuk kepentingan bupati, pengurusan pengamanan proyek, dan kepentingan sendiri,” kata Basaria. (riz/gw/fin)

Berita Terkait