Investasi Properti Terancam Mangkrak, Developer Persoalkan Pertek BPN

DISOAL: Pertimbangan Teknis (Pertek) BPN dipersoalkan oleh para pengembang perumahan di Kabupaten Cirebon. FOTO: SAMSUL HUDA/RADAR CIREBON

CIREBON – Investasi pengembang perumahan di Kabupaten Cirebon terancam mangkrak. Pasalnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon enggan menandatangani SK pemberian hak (sertifikat induk) perumahan kepada pengembang. Padahal, seluruh izin dinas teknis sudah tuntas.

Direktur PT Panca Mulia Persada, Yudo Arlianto mengatakan, berdasarkan data yang ia peroleh, ada 40 lebih sertifikat induk perumahan di Kabupaten Cirebon yang ditolak BPN untuk ditandatangani. Alasannya, berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek). Padahal, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian merekomendasikan lokasi pengembangan perumahan yang dilakukan oleh para developer tidak menggerus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Sebab, pertek BPN tidak mengindahkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Padahal, pemerintah membolehkan lokasi pengembang perumahan yang berdiri bukan di lahan produktif,” ujar Yudo didampingi Komisaris PT Panca Mulia Persada, Ardhi Patria kepada Radar Cirebon, kemarin (17/11).

Tidak hanya Dinas Pertanian, kata Yudo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon pun sudah mengeluarkan advice planning atau rangkuman tata wilayah yang boleh dan tidaknya dibangun perumahan atau gudang.

“DPUPR membolehkan. Artinya, pemerintah daerah sudah memberikan sinyal hijau. Tapi, pertek BPN justru menghambat. Kami meminta, bupati harus mengambil sikap. Karena ini menyangkut investasi dan pembangunan di Kabupaten Cirebon,” terangnya.

Menurutnya, ketika sertifikat induk tidak ditandatangani oleh BPN, proyek ribuan perumahan di Kabupaten Cirebon mangkrak. Sebab, sertifikat induk tidak ditandatangani. Sehingga, berpengaruh pada proses spitsing sertifikat. “Imbasnya ke PAD Kabupaten Cirebon,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Yoga Setiawan SE mengatakan, pertek BPN di Kabupaten Cirebon tentang semua izin investasi, mulai disoal. Bahkan, saat ini ada puluhan izin perumahan terancam gagal. Padahal, mereka sudah mengantongi izin lokasi dan fatwa dari OPD terkait Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Alhasil, kondisi tersebut membuat hampir semua pengusaha property yang akan masuk di Kabupaten Cirebon, kelimpungan. “Informasi yang saya dapat dari para pengembang perumahan, ada 40 izin perumahan yang ditolak BPN. Persoalannya karena tidak sesuai pertek. Sementara pengusaha sudah mengantongi izin lokasi, advice planning dan izin DPMPTSP sudah beres. Setelah terpenuhi semua, malah ditolak BPN,” jelas Politisi Partai Hanura itu.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, harusnya pihak BPN melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Cirebon. Masalahnya, keberadaan dinas terkait seperti PUPR yang mengeluarkan advice planning, pertanian yang mengeluarkan alih fungsi lahan juga harus dilibatkan.

Sementara keberadaan DPMPTSP yang mengeluarkan IMB, nantinya tidak berfungsi sama sekali berkaitan dengan masalah investasi. “Bupati Cirebon sudah saya beri masukan. Pekan ini kita akan panggil dinas terkait serta BPN. Kami ingin mencari solusi terbaik. Kalau semua Pertek-nya lewat BPN, bisa saja investasi terhambat. Lalu PAD buat Pemkab Cirebonnya mana?” tegasnya.

Dia mengaku, aduan para developer kaitan dengan pertek BPN, harus ditindakanjuti oleh Bupati Cirebon. Sebab, pemerintah daerah mempunyai kebijakan dan keputusan. “Kalau dibiarkan seperti ini, pemerintah daerah tidak bisa menyerap pendapatan asli daerah (PAD) dari BPHTB, IMB dan PBB-nya. Ini kerugian besar bagi Kabupaten Cirebon ketika SK pemberian hak perumahan tidak bisa disahkan dan tidak bisa dikeluarkan BPN,” tandasnya. (sam)

Berita Terkait