Imron Harus Buktikan Seleksi Jabatan tanpa Suap di Pemkab Cirebon

Imron Rosadi

CIREBON-Operasi tangkap tangan tim KPK terhadap Sunjaya Purwadisastra membuat citra Pemerintah Kabupaten Cirebon jadi buruk di mata masyarakat. Ke depan, ada tugas dari Imron untuk membersihkannya. Setelah dilantik dan bekerja, Imron harus membuktikan seleksi jabatan berdasarkan prestasi. Bukan faktor kongkalikong atau suap-menyuap.

Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) DR Mukarto Siswoyo MSi mengatakan Imron mengemban tugas yang cukup berat. “Tentu tugas berat Pak Imron sudah menanti. Setelah beliau ditetapkan menjadi Plt Bupati Cirebon,” ujar Mukarto kepada Radar Cirebon, kemarin.

Menurut Mukarto, yang paling utama dan pertama yang dilakukan oleh Imron yaitu membersihkan kembali citra Pemkab Cirebon. “Walau bagaimanapun masalah Pak Sunjaya dengan KPK tentunya membuat kepercayaan masyarakat kepada Pemkab Cirebon memudar. Sehingga tugas pertama Pak Imron yaitu segera mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemkab Cirebon,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, Imron harus berani membuktikan proses seleksi jabatan benar-benar sesuai dengan aturan dan transparan. Imron, lanjut Mukarto, harus buktikan kepada masyarakat bahwa jabatan bagi seorang ASN itu diperoleh bukan dengan suap-menyuap, namun karena prestasi dan kemampuan. Prosesnya juga dilaksanakan secara benar dan terbuka.

Imron juga diingatkan untuk melakukan konsolidasi yang baik dengan berbagai pihak. Baik dengan internal Pemkab Cirebon maupun eksternal. “Pak Imron harus bisa buktikan kepada seluruh jajaran SKPD bahwa dia mampu melaksanakan tugas bupati dan juga memberikan perubahan kepada SKPD. Sedangkan eksternal, terutama dengan Forkopimda, harus kompak. Lalu dengan seluruh elemen masyarakat, Pak Imron harus bisa merangkul,” ucap Mukarto.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj Yuningsih mengatakan ada tiga hal yang harus menjadi perhatian utama Imron pasca ditetapkan menjadi Plt Bupati Cirebon. “Perhatian utama masalah kesehatan di Kabupaten Cirebon, lalu pendidikan, dan ekonomi. Tiga unsur ini harus menjadi perhatian Pak Imron,” tandas Yuningsih.

Bagi Yuningsih, tiga hal itu masih kurang berkembang di bawah kepemimpinan Sunjaya. “Kesehatan sangat penting, juga pendidikan perlu terus ditingkatkan oleh Pak Imron. Ekonomi juga, termasuk pembangunan infrastruktur yang harus terus dikembangkan,” tutur politisi PKB itu.

Sementara Wakil Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Cirebon M Rosid Rido mengatakan Imron harus bisa mewujudkan program Pemkab Cirebon yang pro kepada pemuda. “Selama ini di zaman Sunjaya, kami lihat jarang sekali program pemkab yang berbasis kepada pemuda. Dengan sekarang dipimpin Pak Imron, kita harapkan bisa mengakomodir kegiatan pemuda melalui berbagai program,” ungkapnya.

Terpisah, Akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, DR Sugianto SH MH mengatakan saat ini warga Kabupaten Cirebon berharap banyak kepada Imron untuk membuat perubahan. “Ini sebuah tantangan Plt Bupati. Tantangan untuk mensejahterakan rakyat, tentunya dalam waktu 100 hari kerja pascadilantik oleh gubernur Jawa Barat,” kata Sugianto.

Sugianto menambahkan, Plt Bupati dituntut untuk bisa merealisasikan janji-janjinya saat kampanye Pilbup 2018 lalu. Dan yang terpenting, lanjut Sugianto, Imron harus mampu mengendalikan dan memperkokoh semua SKPD dan membangun sinergitas dengan Forkopimda Kabupaten Cirebon.

Ia juga mendorong agar Imron segera membentuk Tim Percepatan Pembangunan (TPP) agar kinerja Pemkab Cirebon di bawah kepemimpinan Imron bisa jauh lebih baik dan tepat sasaran. “Tim itu harus diisi orang-orang profesional dan mumpuni. Orang orang yang punya kemampuan, baik bidang ekonomi, hukum, politik, dan insfrastruktur. Disesuaikan dengan target kerja Plt Bupati,” pungkasnya.

Sedangkan Ketua Tanfidziah PCNU Kabupoaten Cirebon KH Azis Hakim Saerozy mengatakan, dengan dilantiknya kepala daerah yang baru diharapkan bisa melaksanakan visi misi saat kampanye dulu. “Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan lebih meningkat,” ujar pria yang akrab disapa Kang Azis.

Tapi, jika melihat dari kebutuhan dari segmen masyarakat religius, sambung Kang Azis, kepala daerah yang baru harus bisa perhatian terhadap madrasah dan guru-guru diniyah yang selama ini belum pernah mendapatkan intensif dan dukungan dari pemerintah daerah. “Ini tugas pemda. Bagaimana jumlah guru madrasah diniyah yang masif bisa terwadahi dan terfasilitasi. Memang, mereka tidak sama dengan PNS. Tapi tingkat kesejahteraan mereka setidaknya bisa sedikit terjamin,” paparnya.

Disinggung program kerja di 99 hari pertama kerja Imron, Kang Azis menyampaikan yang penting adalah menata birokrasi, utamanya dari sisi kultur. “Seperti budaya malas yang masih muncul. Maka perlu ada penyegaran untuk penataan birokrasi. Penataan birokrasi ini penting. Karena kemajuan pemda dilihat dari poses penataan dan sistem birokrasinya. Kalau birokrasinya baik, mempunyai inovasi dalam bekerja, maka kemajuan daerah dapat terwujud,” ucapnya.

Dia mengaku, tidak bisa bicara detail dalam 99 hari kerja seorang kepala daerah. Sebab, waktu 99 hari atau 100 kerja itu pendek. “Tapi paling tidak ada perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Yang penting aksi dari visi -isi itu harus selaras. Sehingga publik bisa menilai,” katanya. (den/sam)

Berita Terkait