Imron Diminta Tata Birokrasi yang acak-Acakan dan Kembalikan Kepercayaan Publik

Imron Rosadi

CIREBON-Selasa 1 Oktober, Imron Rosyadi resmi menjadi bupati definitif. Banyak harapan pada Imron selama lima tahun ke depan. Salah satunya, membangun Kabupaten Cirebon dengan sentuhan yang bijak.

PDIP sebagai partai pengusung, menaruh harapan besar agar Imron membenahi Kabupaten Cirebon. Peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Sunjaya Purwadisastra 2018 lalu menjadi gelombang tsunami Pemkab Cirebon. Karena itu, Imron harus memulihkan “luka” lama itu.

Bendahara DPC PDIP Kabupaten Cirebon Rudiana SE mengatakan banyak hal yang harus dibenahi. Dengan kewenangan bupati definitif yang lebih luas, Rudiana berharap Imron segera bekerja, salah satunya menata birokrasi. Terlebih saat ini banyak terjadi kekosongan pejabat di tingkat eselon II dan III.

“Birokrasi saat ini masih acak-acakan. Dan membenahi birokrasi harus menjadi agenda utama bupati defintif. Sebab, itu juga menyangkut kebijakan kepala SKPD. Kasihan masyarakat yang ikut terganggu dalam segi pelayanan,” ujarnya kepada Radar Cirebon.

Menurutnya, sudah waktunya Imron mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sempat luntur setelah adanya OTT KP. Pasca dilantik, kata Rudiana, kepala daerah harus bisa tancap gas menjalankan RPJMD sesuai relnya. “RPJMD sudah disahkan. Tinggal gebrakan bupati untuk merealisasikan RPJMD itu sesuai dengan visi-misi selama ini,” jelasnya.

Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Cirebon itu juga mengatakan bupati definitif juga harus mempercepat proses pengisian wakil bupati. “Internal partai pengusung (PDIP, red) sudah melakukan penjaringan. Pak Imron besok (hari ini, red) dilantik jadi bupati definitif. Artinya, semuanya sama-sama berproses. Sehingga kursi wakil bupati tidak terlalu lama mengalami kekosongan,” paparnya.

Senada disampaikan Wakil Bendahara Umum DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka. Ia mengatakan banyak harapan setelah Imron menjadi bupati definitif. Salah satunya ingin ada perubahan yang signifikan di Kabupaten Cirebon.

“Kita tidak usah bicara yang tinggi-tinggi atau isu-isu yang menurut saya jauh dari jangkauan masyarakat Cirebon. Yang pasti, masyarakat ingin ada pemerintahan yang bersih, berintegritas. Selain itu, harus ada penyelesaian masalah-masalah yang ada. Contohnya tentang sampah, pengangguran, layanan kesehatan, dan pendidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut Teguh menuturkan, semua elemen harus mendukung program kerja bupati yang pro rakyat. Tapi ia menyadari dalam setiap program kerja tentu tidak bisa langsung semua tertangani. “Karena itu harus bekerja dari sekarang. Apalagi sudah definitif yang mempunyai kewenangan sangat luas,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Cirebon Asep Zaenudin Budiman mengatakan, bupati definitif harus mampu menunjukkan gebrakan-gebrakan yang nyata. “Sehingga langkah dan arah kebijakannya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, yang paling utama untuk dibenahi bupati adalah kondisi birokrasi dan persoalan sampah yang kini tak kunjung selesai. “Birokrasi ini penting karena berkaitan dengan tata kelola dan jalannya roda pemerintahan. Harus diisi oleh orang-orang yang kredibel, kompeten, bertanggungjawab, dan berani mengambil keputusan. Ini PR (pekerjaan rumah) besar bupati definitif, termasuk soal penanganan sampah,” tegasnya.

Dia menambahkan, bupati ke depan juga harus tegas mengambil kebijakan dan selalu mengevaluasi kinerja para ASN. Sehingga, visi misi bupati yang tertuang di dalam RPJMD dapat terwujud. “Hadirnya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Maka, seorang kepala daerah harus bisa melihat capaian kerja-kerja SKPD mana yang mampu berlari untuk berinovasi, dan mana yang tidak (harus dievaluasi, red),” pungkasnya. (sam)

Berita Terkait