Guru Honorer Kecewa Statemen Kadisdik

CIREBON – Para guru honorer Kabupaten Cirebon mengaku kecewa dengan komentar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Drs H Asdullah Anwar yang pesimis kalau gaji guru honorer bisa setara dengan UMK. Honorer menilai, komentar Kadisdik sebagai upaya penggiringan opini agar gaji guru honorer cukup Rp500 ribu.

“Harusnya pak Kadis tidak berkomentar demikian. Harusnya ikut memperjuangkan gaji guru honorer. Bukan mematahkan semangat kami para guru honorer,” ujar Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FHPTK) Kabupaten Cirebon, Sholeh Abdul Gofur kepada Radar Cirebon, kemarin (13/12).

Soleh mengungkapkan, apa yang disampaikan Kadisdik seperti penggiringan opini supaya gaji guru honorer cukup di angka Rp500 ribu saja. Hal ini, lanjutnya, mengundang kurang simpati para guru honorer.

Sebaliknya, pihaknya mengajak kadisdik untuk bersama-sama memperjuangkan nasib para pendidik yang jauh dari layak. “Harusnya pak Kadis juga optimis dan ikut berjuang bersama kami untuk bisa mewujudkan gaji guru honorer sesuai dengan UMK. Jangan malah bilang pesimis,” ungkapnya.

Dia mengaku, hingga hari ini, pihaknya masih sangat optimis keinginan dan tuntutan guru honorer bahwa gaji mereka disesuaikan dengan UMK, bisa direalisasikan dalam waktu yang tidak lama. “Kami masih sangat optimis, jika keinginan kami bisa didengar dan disetujui, serta direalisasikan oleh pak Bupati,” tuturnya.

Hal lain, Soleh juga memaparkan, komentar kadisdik soal gaji guru honorer di SDN Kertasura senilai Rp1 juta per bulan, perpaduan antara BOS dan partisipasi masyarakat, tidak sesuai dengan realitas yang ada.

“Kami sudah cek ke sana. Dan teman-teman kami honorer di SDN Kertasura mengatakan tidak benar jika gaji mereka itu satu juta. Mereka sama-sama dengan kami yang menerima gaji kecil,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Drs H Asdullah Anwar MSi kepada Radar Cirebon mengatakan, pihaknya tidak bisa langsung mengambil keputusan apakah menyetujui kenaikan guru honorer sesuai dengan UMK. “Perlu dibicarakan dengan lintas sektor. Dan yang memutuskan tetap pak Bupati,” tuturnya, kemarin (13/12).

Asdullah mengaku pesimis jika kenaikan gaji guru honorer disesuaikan dengan UMK. Apalagi, melihat dari postur anggaran Kabupaten Cirebon. “Kalau menurut saya, akan sulit jika kenaikan gaji guru sesuai UMK, karena kondisi anggaran juga sulit,” ucapnya.

Yang rasional, kata pria berkumis ini, kenaikan gaji sebesar Rp500 ribu per guru. Asdullah mengungkapkan, ada beberapa skema gaji yang bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah, agar gaji guru honorer tidak terlalu kecil. “Dari anggaran BOS Rp500 ribu, dari Pemkab Cirebon Rp500 ribu. Kemudian, Rp500 ribu lagi bisa dari dana partisipasi masyarakat. Jadi, guru honorer menerima Rp1,5 juta perbulan. Dan ini sudah dilaksanakan di SDN Kertasura. Guru menerima gaji 1 juta. Dari BOS Rp500 ribu, dan dari partisipasi masyarakat Rp500 ribu,” ujarnya.

Dana partisipasi masyarakat, menurut Asdullah, tidak bisa disebut pungli. Karena sudah tercantum dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan. Karena dalam pasal enam Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini memperbolehkan adanya dana partisipasi masyarakat. (den)

 

 

Berita Terkait