Gugatan Ahli Waris Pahlawan Nasional AH Nasution Ditolak Hakim

Gugatan
Kuasa hukum ahli waris Jenderal Besar TNI AH Nasution saat ditemui radarcirebon.com usai siding, Rabu (11/12).FOTO: DEDI HARYADI/RADARCIREBON.COM

CIREBON- Gugatan ahli waris Jenderal Besar TNI AH Nasution kepada Pemerintah Kota Cirebon, ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon. Gugatan ini dilandasi dugaan pembangunan trotoar dan pelebaran Jalan Benteng di atas lahan SHGB milik pahlawan nasional tersebut.

Dalam sidang putusan yang dilaksanakan, Rabu (11/12), majelis hakim menolak seluruh gugatan ahli waris. Majelis hakim yang diketuai Indira Patmi di PN Cirebon menyatakan gugatan penggugat terhadap Pemkot Cirebon tidak mempunyai dasar hukum.

Selain itu, majelis hakim juga beralasan bahwa ada perkara yang sama dan masih belum selesai disidangkan di tingkat banding. Hal ini menjadi pertimbangan majelis dalam memutuskan perkara. “Untuk menghindari putusan yang saling bertentangan dengan putusan yang lain, majelis hakim menilai gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum,” ujar Indira.

Seperti diketahui, objek gugatan adalah sebidang tanah yang diduga digunakan Pemerintah Kota Cirebon untuk membuat trotoar dan pelebaran Jalan Benteng pada rentang waktu 1985-1990. Keluarga pahlawan nasional tersebut melalui tim advokasinya yang terdiri dari Fadli Nasution SH MH, Pahrozi SH MH CLA, Zulfikri Lubis SH dan Asban Sibagariang SH MH mengatakan, perkara perdata ini sudah teregister Nomor: 32/Pdt .G/2019/PN.CBN.

Tim advokasi memberikan pers rilis kronologis kejadian. Tahun 1980 Alm AH Nasution memiliki dua bidang tanah di Kota Cirebon. Yaitu sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1014, di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Cirebon Barat, Kotamadya Cirebon. Luas tanah 107 m2 dengan Surat Ukur Nomor 104/1984 tanggal 22 September1984 atas nama Doktor Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo.

Kemudian satu lagi, sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1017, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Cirebon Barat, Kotamadya Cirebon. Luas tanah 451 m2 dengan Surat Ukur Nomor 103/1984 tanggal 22 September 1984 atas nama Doktor Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo.

Tanah SHGB AH Nasution telah dibangun Jalan Benteng oleh pemerintah, pemerintah tidak memberi tahu dan/atau tidak memberikan ganti rugi.  Atas kejadian ini, tanggal 20 Juni 2019, Kuasa Hukum ahli waris Jend AH Nasution mengajukan gugatan dibawah register Perkara Nomor: 32/Pdt .G/2019/PN.CBN.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi menjelaskan, permasalahan yang berujung gugatan ini terjadi sudah cukup lama. Kisaran waktunya pun belum jelas, antara tahun 1985-1987.

Gusmul demikian sapaan akrabnya, sedikit banyak mengetahui isi gugatan dari ahli waris Almarhum AH Nasution. Yang dimaksud adalah klaim lahan SHGB atas nama AH Nasution terkena pembebasan jalan, yakni Jalan Sisingamangaraja atau dulu dikenal Jalan Benteng.

Nah, pembebasan jalan tersebut yang merupakan jalan nasional adalah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum Penataan Ruang (Kemen-PUPR) atau pemerintah pusat. Sedangkan pihak Pemkot Cirebon hanyalah ketempatan jalan nasional tersebut.

Disebutkannya, SHGB mempunyai periodesasi waktunya. Bila waktunya habis, kemudian pemilik SHGB tidak memperpanjang otomatis tabah atau lahan tersebut kembali milik negara. Namun pihaknya juga belum mengetahui secara rinci pemetaan lokasi yang menjadi titik gugatan. Ditegaskan kembali, posisi pemkot menunggu hasil putusan sidang. Dan karena jalan nasional, proses pembebasan atau ganti ruginya pun oleh pemerintah pusat bukan oleh Pemkot Cirebon. (gus)

Berita Terkait