Gubernur Ridwan Kamil Fokus Perhatian Isu HAM

JUNJUNG HAM: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia Mahfud MD serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly pada puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-71 Tahun 2019 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (10/12).FOTO: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Pemprov Jabar

BANDUNG – Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bukan hanya amanah konstitusi. Namun, perlu dijunjung agar nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam sambutannya pada peringatan Hari HAM Sedunia yang berlangsung di Gedung Merdeka, Kota Bandung, kemarin (10/12).

“Pemerintah harus menjamin hak-hak politik dan ekonomi, social, budaya, serta mampu memberikan layanan pendidikan, kesehatan dan jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh masyarakat. Termasuk kelompok-kelompok terpinggirkan, minoritas serta penyandang disabilitas,” ucapnya.

Diakui oleh Ridwan Kamil, HAM di Tanah Air memang masih menghadapi berbagai persoalan. Namun, pemerintah pusat maupun daerah terus bersinergi menyelesaikan masalah HAM. Pasalnya, HAM merupakan nilai yang universal dan telah dimuat dalam Konstitusi Republik Indonesia. Baik dalam pembukaan UUD 1945 maupun dalam batang tubuhnya. Serta dipertegas dalam Amandemen UUD 1945.

“Saya harap, seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, mempercepat upaya penyelesaian permasalah-permasalahan HAM tersebut secara baik,” katanya.

Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar), lanjut pria yang biasa disapa Emil ini, isu HAM menjadi salah satu perhatian khusus.

“Semoga Peringatan HAM ke-71 Tahun 2019 ini dijadikan momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki kesadaran mengenai hak asasi manusia,” imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD yang hadir dalam kesempatan tersebut menuturkan, penegakan HAM bukan melulu soal penegakan hukum semata. Apalagi, sejak era reformasi sudah banyak kemajuan dalam pembangunan perlindungan HAM di Indonesia. Hak-hak politik seperti penguatan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian partai politik, menguatnya DPR dan meluasnya kekuatan civil society, bisa ditunjuk sebagai bukti betapa Indonesia mengalami kemajuan soal HAM.

“Sebelum reformasi, penegakan terhadap HAM sangat hegemonik, tetapi sekarang sudah bebas,” tuturnya.

Mahfud MD pun meminta masyarakat untuk menyelesaikan masalah HAM melalui instrumen hukum yang tersedia. “Kita harus bersikap kesatria untuk menyelesaikannya berdasar kesepakatan yang harus dituangkan dalam hukum,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memaparkan bahwa pada pertengahan 2019 ini, pihaknya bersama Sekretariat Bersama (Setber) Rencana Aksi Nasional HAM (Ranham) sudah menyusun Ranham 2020-2024 atau Ranham generasi kelima.

“Ranham ke depan akan fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat. Selain itu, Kemenkumham juga mendorong penerapan pelayanan publik yang berbasis HAM,” paparnya.

Dalam Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia ke-71 Tahun 2019 di Gedung Merdeka ini, Kemenkumham juga memberikan penghargaan kepada pemda yang dinilai peduli terhadap HAM.

“Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, lembaga, masyarakat sipil, maupun masyarakat pada umumnya, yang telah bahu membahu sepanjang tahun 2019 untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah yang baik bagi penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan dan penegakan HAM,” pungkasnya. (jun)

Berita Terkait