Gejolak Kampoeng Kurma, Berlabel Syariah, Merambah sampai Cirebon

Kawasan Kampung Kurma di Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon. Investasi berlabel syariah itu kini disorot setelah banyak investor yang meminta uangnya dikembalikan.FOTO: ANDRI WIGUNA/RADAR CIREBON

CIREBON-Kampoeng Kurma atau Kampung Kurma sedang disorot. Investasi perkebunan berlabel syariah ini ternyata telah dinyatakan sebagai entitas investasi bodong atau ilegal oleh Satgas Waspada Investasi sejak 28 April 2019. Di wilayah Cirebon, Kampoeng Kurma tersebar di hamparan 9 desa di Kecamatan Karangwareng dan Kecamatan Waled.

Iman Santoso masih ingat awal mula Kampoeng Kurma masuk Cirebon. Kala itu sekitar 2017, saat Iman Santoso masih menjadi Camat Karangwareng. Menurut Iman, bos Kampoeng Kurma Arfah Husaifah Arshad turun langsung ke Cirebon. Ia bahkan beberapa kali bertemu langsung dengan Arfah.

“Saya pernah ketemu dengan bos PT Kampoeng Kurma beberapa kali saat masih dinas di Karangwareng (masih camat Karangwareng, red). Sekarang saya pindah ke Pabedilan (kini camat Pabedilan, red). Kebetulan lokasi investasinya masuk ke wilayah saya saat itu. Jadi pernah ketemu di kantor dan di lokasi Kampeong Kurma,”ujar Iman, Minggu (17/11).

Tapi, Iman tidak mengetahui secara pasti jumlah kavling atau luas total Kampoeng Kurma saat itu. Menurutnya, saat itu pihaknya hanya mengetahui proses awal dan tak sampai akhir karena keburu pindah tugas. “Yang saya tahu ada yang masuk wilayah Kecamatan Karangwareng dan sebagian lainnya masuk wilayah Kecamatan Waled. Luas totalnya saya tidak tahu persis. Saya tak mengikuti lagi karena pindah,” imbuhnya.

Diakui Iman, setelah beredar informasi terkait gejolak Kampoeng Kurma, beberapa konsumen atau investor menghubunginya dan menanyakan kepastian serta kejelasan investasi mereka. “Saya jawab seadanya. Karena memang saya tidak begitu mengetahui ini. Saya menyarankan agar menanyakan itu ke pihak-pihak terkait agar bisa mendapatkan kepastian. Terkahir ada yang kontak saya sekitar 2 bulan lalu, lewat telepon,” jelasnya.

Iman mengaku meski pernah bertemu bos Kampoeng Kurma, tapi tidak sekalipun membahas terkait perizinan. Hal tersebut dikarenakan lokasi Kampoeng Kurma tidak diperuntukan untuk hunian atau pemukiman. Sehingga tidak ada proses yang ditempuh.

“Kavlingnya bukan untuk hunian. Awal mereka datang (Kampoeng Kurma, red) itu mengatakan untuk investasi perkebunan. Jadi tak ada izin yang kita rekomendasikan. Awalnya semacam agrobisnis atau agrowisata Kampung Kurma. Kalau hunian kan harus banyak ngurus-ngurus perizinannya. Ada IMB, rekomendasi alih fungsi dan banyak lagi,” paparnya.

Iman pun kurang mengatahui perkembangan terkahir terkait investasi Kampoeng Kurma. Termasuk apakah saat ini sertifikat objek milik Kampoeng Kurma tersebut sudah dipecah per kavling atau masih satu hamparan. “Ke sininya (saat ini, red) saya kurang begitu paham,” kata Iman.

Halaman: 1 2 3

Berita Terkait