Dua Fraksi Walk Out, Persetujuan RAPBD Indramayu 2020 Tetap Berjalan

FRAKSI-PKB-INDRAMAYU
WALK OUT: Fraksi PKB DPRD Indramayu melakukan aksi walk out dalam rapat paripurna yang berlangsung, Kamis (28/11). FOTO: UTOYO PRIE ACHDI/RADAR INDRAMAYU

INDRAMAYU – Rapat Paripurna DPRD Indramayu yang berlangsung Kamis (28/11) diwarnai walk out dua fraksi, yaitu PKB dan PDI Perjuangan (PDIP). Rapat paripurna tersebut mengagendakan persetujuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2020 dan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus).

Fraksi PKB dipimpin ketuanya, Amroni, melakukan walk out terlebih dahulu di awal sidang. Kemudian diikuti anggota fraksi yaitu Muhammad Sholihin (wakil ketua DPRD Indramayu), Dalam, Casmuni, Roikhatul Janah, dan Imam Mul Mutaqin.

Ketua Fraksi PKB, Amroni mengatakan, fraksinya terpaksa melakukan walk out terkait persoalan penyertaan modal bagi dua perusahaan daerah yaitu PD BPR Karya Remaja dan PDAM Tirta Darma Ayu Indramayu. Menurutnya, penyertaan modal sebaiknya ditunda dulu. Apalagi saat ini kondisi Indramayu lagi sakit.

“Sebaiknya perusahaan daerah lebih mengutamakan pembenahan internal dan peningkatan pelayanan,” tandasnya.

Sekretaris Fraksi PKB, Dalam, menambahkan, ketika ada penyertaan modal yang cukup  besar bagi perusahaan daerah, mestinya juga ada program atau rencana yang jelas. Apalagi kondisi anggaran saat ini di dinas-dinas juga sedang ada efisiensi.

“Fraksi PKB menolak penyertaan modal bagi BUMD karena belum ada business plan yang jelas. Sebaiknya perbaiki dulu manajemen perusahaan daerah,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga melakukan aksi walk out di tengah-tengah pelaksanaan rapat paripurna DPRD Indramayu. Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Sirojudin mengatakan, fraksinya sejak awal memang menolak penyertaan modal bagi PDAM dan PD BPR Karya Remaja.

“Terkait penggantian nama menjadi Perusahaan Umum Daerah kami dari Fraksi PDI Perjuangan bisa menerima. Hanya saja untuk penyertaan modal bagi perusahaan daerah, kami menolak,” tegasnya.

Menanggapi sikap dua fraksi yang melakukan walk out, Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat mengatakan, kalau sikap itu sah-sah saja. Taufik juga menjelaskan, penyertaan modal itu bukan berarti pemerintah langsung menggelontorkan uang sejumlah yang telah disetujui. Di saat pemerintah daerah tidak memiliki uang atau perusahaan daerah tidak sehat, maka tidak akan dikasih penyertaan modal.

Sementara Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin menambahkan, adanya aksi walk out yang dilakukan Fraksi PKB dan Fraksi PDI Perjuangan tidak akan memengaruhi persetujuan APBD 2020 maupun 7 raperda lainnya. Menurutnya, untuk RAPBD 2020 sudah disetujui DPRD dan tinggal menunggu evaluasi gubernur. (oet)

Berita Terkait