DPR Akan Galang Dana untuk Bantu Penanganan Gizi Buruk Asmat

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (dok jawa pos)

JAKARTA – Tidak mau mengkritik pihak manapun terkait permasalahan yang melanda di Kabupaten Asmat Papua, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) justru mengaku bakal menggalang dana untuk membantu penanganan campak dan gizi buruk di Asmat.

“Kita harap akan banyak anggota dewan yang ikut menyumbang untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk di Papua. Komisi VIII, IX dan X juga segera mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait guna mengatasi permasalahan tersebut,” kata Bamsoet, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/1)

Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengungkapkan, kesepakatan ini sudah disampaikan dalam rapat para pimpinan DPR. “Para pimpinan DPR sudah sepakat untuk menyalurkan bantuan untuk warga Asmat di Papua,” tegas Bamsoet.

Bahkan, Mantan Sekertaris Fraksi Golkar di DPR ini menyatakan sudah bertemu Menteri Sosial Idrus Marham guna membicarakan permasalahan tersebut. “Kemudian sudah komunikasi juga dengan aparat keamanan yang kini beralih profesi sementara di sana,” aku Bamsoet.

Lebih lanjut, dikatakan Bamsoet, sekarang ini dirinya tengah fokus pada tiga hal, yaitu sembako, perumahan dan lapangan kerja. “Apakah problem, karena makanan atau gizi mereka yang buruk akibat adanya kekurangan masukan barang dan kebutuhan pokok, ini juga yang sedang kita telusuri,” tandas Bamsoet.

Berbeda dengan Bamsoet, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon justru lebih menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wabah campak dan gizi buruk yang menimpa warga Asmat. Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini, Jokowi telah abai terhadap kesehatan warga Asmat dan lebih mementingkan pembangunan infrastruktur di Papua.

“Kasus KLB (kejadian luar biasa) gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, yang telah merenggut korban jiwa 70 anak, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah. Apalagi, pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017. Kenapa penanganannya terlambat?,” kata Fadli dalan keterangan tertulisnya yang diterima Radar Cirebon di Jakarta.

Fadli memaparkan data pertengahan tahun lalu, yang mengatakan pemerintah telah disuguhi data soal gizi buruk kronis yang menjangkiti 27,5 persen atau sekitar 6,5 juta anak Indonesia.

Bukan hanya di Asmat, terang Fadli, angka gizi buruk di Pulau Jawa juga masih tinggi, di tengah pembangunan infrastruktur yang masif.

“Tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah. Gizi buruk ini kenyataan di depan mata, sementara kebutuhan infrastruktur itu sifatnya jangka panjang. Pemerintah seharusnya segera ubah haluan prioritas pembangunan,” jelasnya.

Fadli menyebutkan sejumlah data dari laporan Global Nutrition, yang menunjukkan Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk di antara negara-negara ASEAN lainnya.

“Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibanding Laos. Dalam jangka panjang, tingginya angka gizi buruk ini akan mempengaruhi manusia Indonesia, berupa hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan,” tukasnya.

“Jangan lupa, 95 persen pembentukan otak anak terjadi pada seribu hari pertama kehidupannya, hingga usia 6 tahun. Seorang balita usia 2 tahun, pembentukan otaknya sudah mencapai hampir 80 persen. Sehingga, jika ada balita mengalami gizi buruk, kalau tak segera diintervensi maka ia akan menjadi generasi yang hilang,” tuturnya.

Itu sebabnya, ujar Fadli, Bank Dunia menyebut dampak malnutrisi berimplikasi pada kehilangan 2-3 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Jika nilai PDB Indonesia atas Harga Dasar Berlaku (AHDB) mencapai Rp 12.406,8 triliun, maka kasus gizi buruk berpotensi memangkas hampir Rp 372 triliun.

“Itu pula sebabnya sejak lama saya sekali lagi selalu mengingatkan, dahulukan pembangunan manusia Indonesia, bukan pembangunan jalan tol,” sindirnya. (frn)

Berita Terkait