Disbudparpora Imbau, Banyak Pelaku Usaha Pariwisata Membandel Abaikan Mengurus Perizinan

Usaha Mikro
ILUSTRASI

CIREBON– Masih banyak pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Cirebon yang membandel dalam hal perizinan. Selain itu, banyak juga yang tidak memenuhi aturan, keselamatan dan kenyamanan bagi para pengunjungnya.

Kabid Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Cirebon, Nana Mulyana mengaku, pihaknya telah melakukan pendekatan persuasif kepada pelaku usaha kepariwisataan yang berada di Kabupaten Cirebon.

Bahkan, pihaknya jauh-jauh hari telah melayangkan surat edaran Bupati Cirebon tertanggal 18 Oktober 2019 nomor 556/2987-Disbudparpora tentang Pelayanan Perizinan Sektor Pariwisata.

“Kami mengajak para pelaku usaha pariwisata hotel, rumah makan, tempat hiburan, rekreasi, tempat olahraga seperti futsal dan sebagainya, untuk mengindahkan surat edaran pak Bupati Cirebon,” kata Nana kepada Radar Cirebon, kemarin (8/12).

Menurutnya, dalam surat edaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon meminta pelaku usaha memperhatikan dan memenuhi ketentuan. Di antaranya, membuat rekomendasi izin usaha dari Disbudparpora dan membuat secara online single submission (OSS) yang diterbitkan lembaga OSS.

“Selain itu, pelaku usaha juga diminta membuat surat perjanjian kerja sama SPK dengan pihak terkait seperti rumah sakit atau puskesmas terdekat, dalam rangka keselamatan pengunjug atau wisatawan,” terangnya.

Selanjutnya, agar membuat standar operasional pelayanan (SOP) terhadap pengunjung dan alur penanganan kegawatdaruratan. Surat edaran itu juga meminta kepada seluruh pelaku usaha, agar memasang logo dan tagline pariwisata “Cirebon Katon” menggunakan umbul-umbul, poster atau spanduk.

“Hal tersebut guna para pelaku usaha taat dan menempuh perizinan sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Dia menambahkan, hal itu dilakukan agar para pelaku usaha ini bisa menjalankan usahanya dengan tenang. Yakni, dilengkapi dengan dokumen perizinan dan taat terhadap pajak. Selain itu, wisatawan atau tamu pengunjung tempat penginapan, hiburan, rumah makan, bisa merasa nyaman dan terlindungi oleh pelaku usaha.

“Selama ini pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Cirebon masih mengabaikan soal izin, keamanan dan kenyamanan dalam berbisnis kepariwisataan. Mudah-mudahan, para pelaku usaha ini sesegera mungkin menyesuaikan peraturan dan tata tertib sesuai surat edaran pak Bupati,” pungkasnya.

Sementara itu, penyuka kuliner Cirebon, Syahdan menyampaikan apresiasi terhadap aturan yang diberlakukan pemerintah. Karena itu juga sangat berpengaruh terhadap konsumen dan masyarakat. “Aturan itu baik. Minimal, kepentingan kita sebagai konsumen, pelayanan baik dan kita nyaman,” ungkapnya singkat. (sam)

Berita Terkait