Dicari, Peserta Open Bidding Sekda

Open-Bidding
ILUSTRASI

CIREBON-Pelaksanaan open bidding untuk pengisian jabatan tinggi pratama sekretaris daerah (sekda) bisa saja diundur. Musababnya ialah jumlah peserta kemungkinan tidak memenuhi kuantitas  untuk dilaksanakannya seleksi yang kompetitif.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Open Bidding Sekda Kota Cirebon Drs H Hasanudin Manap MM menyebutkan, idealnya peserta seleksi lebih dari empat orang. Seperti open bidding sebelumnya, dalam proses seleksi pada akhirnya akan diambil tiga terbaik dari peserta tersebut. “Jadi kalau ada empat peserta, satu akan tereliminasi,” ujarnya.

Bagaimana bila sampai akhir batas pendaftaran, calon peserta yang masuk kurang dari jumlah ideal? Dirinya sebagai ketua pansel akan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selanjutnya bila ada arahan atau kebijakan, misalnya pendaftaran diperpanjang, pihaknya akan mengumumkannya lagi.

Tapi bila beberapa kali perpanjangan jumlah pendaftar calon peserta masih kurang ideal, tim dari KASN akan datang. Untuk mendalami apa kendalanya. Termasuk bila karena aturannya terlalu ketat. “Bisa saja, mungkin KASN akan mengambil kebijakan lain,” ucapnya.

Dan bila masih belum masuk jumlah peserta ideal, walaupun KASN sudah memberikan kebijakan kelonggaran aturan, untuk sementara akan ditunjuk lagi penjabat sekda. Penjabat sekda yang dimaksud harus memiliki golongan IV/b senior.

Sekretaris Daerah di era pemerintahan Walikota Subardi SPd ini menuturkan, untuk penjabat sekda bila masih belum ada sekda definitif dari open bidding, belum tentu atau tidak harus dijabat lagi oleh penjabat sekda saat ini. Disampaikannya, ada perdebatan terkait masalah ini.

Apakah memperpanjang masa jabatan penjabat sekda melebihi dua kali atau tidak, ini belum diatur. “Jadi ada asumsi karena belum diatur, penjabat sekda bisa lebih dari dua kali diperpanjang jabatannya. Atau bahkan hanya  sekali saja memperpanjang jabatannya,” ungkapnya.

Untuk kasus seperti ini, belum ada sekda definitif dan penjabat sekda sudah diperpanjang menjabat, harus dikonsultasikan dengan gubernur, KASN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan-RB). Sebab, berkaitan hal ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.”Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi, doakan open bidding ini bisa berjalan dengan lancar,” imbuhnya.

Seperti diketahui, di tengah masa pendafaran open bidding, persyaratan pada seleksi terbuka pada poin ke empat dan lima menimbulkan beberapa penafsiran. Bahkan, soal tafsiran ini kerap menjadi perbincangan diantara para pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas.

Ada anggapan persyaratan yang menyebutkan memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, adalah pernah menjabat sebagai asisten daerah.  Namun hal itu segera dibantah Manap. Menurutnya, poin ke empat tersebut utamanya adalah pernah menduduki atau menjabat eselon II. Kemudian dipertegas dengan poin ke lima yaitu pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait, kumulatif paling sedikit lima tahun. “Jadi tidak benar calon peserta harus pernah menduduki asisten daerah. Semua calon peserta disyaratkan masuk golongan IV/b, diutamakan IV/c,”  jelasnya.

Untuk kumulatif lima tahun pada jabatan di eselon IIb, mantan sekda ini menyebutkan, tidak harus calon peserta pernah menjabat selama lima tahun pada satu dinas saja. Tapi kumulatif disini adalah calon peserta dijabatan eselon IIb apa saja, bila ditotal harus minimal lima tahun menjabat.

Kompetensi untuk jabatan sekda ini adalah heterogen, karena akan memimpin semua dinas yang memiliki spesifikasi dan teknik berbeda-beda. Tidak ada keharusan calon memiliki kemampuan teknik, keuangan, pembangunan, kemasyarakatan atau administrasi saja, tapi general (keseluruhan) kompetensi kemampuan harus dimilikinya.

Hal senada dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), H Anwar Sanusi SPd MSi. Tidak ada keharusan calon peserta open bidding sekda pernah menjabat sebagai asisten daerah. Itu sangat gamblang ada didalam persyaratan yang diumumkan. “Untuk persyaratan jelas, tidak ada penafsiran lain. Mohon bila kurang jelas peserta bisa langsung menghubungi ketua pansel, sekretarisnya atau ke saya,” pungkasnya. (gus)

Berita Terkait