Catatan Kota Wali untuk Walikota

Fathan Mubarak

BAPAK Walikota yang saya hormati. Jika Anda pernah membaca tiga jilid buku Nusa Jawa: Silang Budaya, hasil tiga puluh tahun penelitian Profesor Lombard dari Perancis, Anda akan tahu bahwa Cirebon sudah kosmopolit sejak dalam kandungan.

Surabaya memang telah menjadi pelabuhan internasional pada abad ke-14, namun baru seabad berikutnya kemajuan-kemajuan diraih kota-kota pesisir: ketika komunitas Tiongkok awal mulai menetap, Islamisasi berlangsung, dan Kesultanan Demak didirikan.

Tiap kemajuan yang dicapai masing-masing pelabuhan (ekonomi maritim), selalu berbanding lurus dengan kejatuhan kompetitornya.

Di timur, Surabaya menjadi besar di atas kerugian yang dialami Tuban dan Gresik (abad 16). Di tengah, setelah lonjakan Demak di abad enam belas, Mataram kembali memperkuat pengaruhnya di kawasan pesisir dengan menguasai perdagangan maritim di Jepara.

Saat itulah Semarang mulai bangkit, lalu benar-benar berhasil mengalahkan saingannya (abad 18). Sementara di barat, Kesultanan Banten meraksasa (abad 16) setelah pelabuhan Pra Islam Kelapa (Jayakarta/Batavia/Jakarta) perlahan mengalami kemunduran. Namun Batavia yang dibangun pada abad tujuh belas di atas situs Kelapa, berhasil kembali mengungguli Banten dan bukan saja tumbuh menjadi kota terpenting di Jawa, tapi juga di seluruh kepulauan Nusantara.

Patut dicatat, Cirebon saat itu justru berhasil mengisolasi diri dari perseteruan dan gesekan kepentingan antara penguasa Mataram dan VOC. Bisa karena takdir geografis, bisa karena nasib geopolitik. Alhasil, sebagai sebuah kota persilangan berukuran sedang, Cirebon mampu terus menerus bertahan sejak abad lima belas hingga sekarang. Cirebon pun menjadi yang paling kosmopolit dibanding daerah lain di kawasan pesisir. Lihat sekeliling. Kita bisa mengendus jejak-jejak budaya Jawa, Sunda, Tiongkok, India, Arab, juga Eropa. Istilah Caruban sendiri menjadi indikator bagi identitas yang lahir dari pergumulan banyak anasir budaya.

Bapak Walikota yang saya hormati. Jika kita sama-sama pernah membaca buku pengantar sosiologi edisi Soerjono Soekanto sebagai rujukan mata kuliah wajib di awal semester, kita akan tahu bahwa Cirebon memiliki segala syarat dan faktor bagi terjadinya akulturasi dan asimilasi. Inklusifitas, penghormatan pada yang lain, eklektisisme, adalah beberapa ciri pokok masyarakat Cirebon yang sedemikian hibrid ini. Orang-orang dari tiga Benua berdatangan kemari. Mereka berdagang, menetap, membangun rumah, mendirikan kuil, klenteng, wihara, masjid, gereja, bahkan dengan jarak yang hanya dalam hitungan depa. Kompetisi terjadi secara multidimensi. Tapi di sini tak ada perang agama seperti di Eropa. Tak meletus clash civilization sebagai keniscayaan teoritis pasca perang dingin yang diklaim Huntington.

Serupa Amerika di akhir abad delapan belas, Cirebon memang sesekali bisa disebut sebagai melting pot. Berbagai budaya berkumpul dan berbaur melintasi generasi demi generasi hingga membentuk arsiran tersendiri. Tapi di negara asalnya, konsep melting pot sebagai strategi budaya masyarakat imigran Amerika yang sudah berusia dua abad, mulai ditentang oleh multikulturalisme. Amerika pada akhir abad dua puluh memiliki kecenderungan mempertahankan keanekaan kultur dan sub kultur. “If assimilation is a learning process”, kata seorang profesor sosiologi dari universitas Michigan, Ruben Rambaut, “it involves learning good things and bad things—asimilasi tak selalu membawa pada yang lebih baik. Karenanya, Amerika paruh kedua abad dua puluh mulai percaya bahwa keanekaragaman budaya tidak harus dilebur dalam satu kuali. Salad bowl pun menjadi istilah yang sangat terkenal saat itu.

Namun beberapa dekade setelahnya, tepatnya pada tahun 1998, Washington Post merilis satu situs yang khusus menampung isu-isu ras dan etnis di Amerika dengan tajuk Myth of the Melting Pot: America’s Racial and Ethnic Divide. William Booth, kepala biro The Washington Post di London, menjadi orang pertama yang menulis di sana dengan artikel One Nation, Indivisible: Is it History?. Booth membaca sosiologi imigran Amerika mutakhir dengan kritis dan mulai meragukan konsep salad bowl. Dalam mangkuk salad, aneka macam sayur dan buah memang tak saling bertengkar. Sayangnya Amerika tak cukup punya perekat untuk mengantisipasi berbagai konflik dengan latar belakang perbedaan ras dan etnik.

Sampai di sini, Cirebon lagi-lagi menjadi titik persilangan di antara dua konsep sosiologi dasar. Cirebon tak melting pot benar, sekaligus tidak persis salad bowl,—Melting pot tersimbolisasi dalam Paksi Naga Liman, sedang salad boel tergambar pada sebaran toponimi.

Bapak Walikota yang saya hormati. Kita pasti telah sama-sama membaca situasi. Metabolisme kebudayaan Cirebon yang tahan uji berabad-abad, kini koyak dan terancam ambruk oleh berbagai isu kemanan.

Dalam catatan saya, setidaknya di satu dasawarsa terakhir, kota ini telah menjadi begitu nahas dan beringas. Kekerasan demi kekerasan sudah seperti karnaval mingguan di sepanjang jalan sejak pertengahan 2007.

Kita keliru jika menganggap semuanya sebatas pelanggaran pasal demi pasal. Sebab, kejahatan selalu tidak mandiri. Ilmu kriminologi menunjukkan pada kita bahwa kejahatan senantiasa dikelilingi banyak variabel yang telah memungkinkannya. Dari pembunuh santri tempo hari, ada pesan tentang kemiskinan, pendidikan, peredaran obat terlarang, sistem sekuriti, konsumerisme, juga kompetisi dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersier di kalangan milenial. Kita sebaiknya tahu, merebaknya geng motor di Cirebon telah juga menunjukkan betapa keroposnya bangunan kebudayaan kita.

Sejak pembangunanisme menjadi agenda utama rezim Orba, disadari atau tidak, kita mulai terobsesi dengan berbagai jargon yang lebih sering menyesatkan. Jangankan ideologi, bagi kaum post-struktural, pengetahuan pun bahkan tidak lepas dari relasi kekuasaan. Mari kita sederhanakan persoalan: Washington DC mengobsesi Jakarta, Jakarta mengobsesi Bandung, dan Bandung mengobsesi Cirebon. Sementara antara Cirebon dan Washington, terbentang gap sosiologis, industri, ekonomi, mental, spiritual, dan lain sebagainya.

Pembangunan pada akhirnya tidak lebih dari sebuah konsep kebijakan yang diimpor Negara Dunia Ketiga dari Negara Dunia Pertama dengan ekses mengelupas sistem budaya para penggunanya. Dan karena komponen-komponen dalam sistem budaya bersifat dependen, ia akhirnya berangsur lumpuh.

Di Bandung, kehidupan bersama ditopang oleh budaya adiluhung Sunda yang guyub, santun, dan someah. Hingga pada tahun 1990, sebuah survei yang dilakukan oleh Majalah Time telah menobatkan Bandung sebagai kota teraman di dunia. Namun begitu sistem budaya mulai terpinggirkan pembangunan, para geng motor yang semula hanya sebatas penggemar otomotif mendadak memiliki struktur organsiasi berupa Panglima Perang, Divisi Balap, dan Tim SWAT. Mereka juga mengenal istilah rampasan perang. Bandung pun kita tahu, pada satu ketika berbalik menjadi salah satu kota paling meresahkan di dunia.

Saya tidak tahu kapan persisnya Cirebon mulai mengalami osteoporosis budaya. Dalam proses refleksi diri, kita hanya diam-diam menyadari mulai kehilangan daya eklektisisme menghadapi segala pengaruh dari luar. Kenapa bangsa Cirebon yang survive secara budaya selama berabad lamanya, tiba-tiba kita dapati menjadi Bandung-sentris? Ada banyak yang bisa didiskusikan. Tapi satu hal yang tak bisa disangkal adalah fakta bahwa hampir semua pelaku-pelaku kekerasan di Cirebon, memiliki genealogi struktur dan mental dengan yang ada di Bandung.

Ini bukan primordialisme. Saya hanya khawatir jika peristiwa kebudayaan ini tidak dilihat para pemangku kebijakan, Cirebon akan semakin menjadi keranjang sampah bagi segala yang datang mengepung dari berbagai penjuru dunia.

Dengan demikian, nguri-uri kebudayaan bukan saja mengawetkan gugusan tradisi seperti kita menggosok-gosok barang antik. Kebudayaan yang juga merupakan capaian mental, intelektual, common sense, psikologis, yang selama ini telah menghidup-hidupi, mestilah juga dihidup-hidupi.

Kabar terakhir yang saya dengar adalah persitiwa penutupan sebuah kedai kopi akibat serangan premanisme di bilangan Pekalipan. Sejak kapan Cirebon beringas pada pendatang yang ingin mengadu nasib di tengah kota? Bagi saya, sekali lagi, semuanya bukan semata-mata kriminalitas dalam statistik dan angka. Lebih dari itu, bapak Walikota yang saya hormati, kita, bangsa Cirebon, tengah mengalami kecolongan budaya! (*)

*) Surat terbuka ini ditulis Fathan Mubarak, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik (PK2P) Cirebon.

Berita Terkait