Bulan ini Jokowi-Prabowo Dijadwalkan akan Kopdar

Bakal Singgung Pendukung 02 yang Ditahan

ILUSTRASI

JAKARTA-Teka-teki rencana kopi darat (kopdar) atau pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto akhirnya terjawab. Gerindra menginformasikan pertemuan kedua tokoh itu akan dilakukan bulan ini. Pertemuan dipastikan tidak membahas bagi-bagi kekuasaan. Tapi, Prabowo akan menyinggung soal banyaknya pendukung 02 yang ditangkap polisi dan diproses hukum.

“PAK Prabowo akan bertemu dengan Pak Jokowi Insya Allah bulan Juli ini. Saya tak tahu persis kapan waktunya. Yang jelas, pertemuan itu diharapkan seluruh polarisasi bisa diturunkan,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).

Ia menyatakan kedua tokoh tersebut merupakan sosok negarawan. Setelah kompetisi Pilpres 2019, keduanya bisa bertemu dan bersatu membangun bangsa. “Jangan diartikan sebagai politik dagang sapi atau bagi-bagi kekuasaan. Tujuan utama pertemuan adalah bergandengan tangan merajut kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Soal jadwal pertemuan akan diatur langsung Pak Prabowo dan Pak Jokowi,” imbuhnya.

Menurut Andre, dalam pertemuan dengan Jokowi nanti, Prabowo akan membicarakan soal ratusan pendukung 02 yang bermasalah dengan hukum dan ditahan oleh pihak kepolisian. “Selama ini Pak Prabowo didatangi istri yang suaminya ditahan, suami yang istrinya ditahan, anak yang bapaknya ditahan. Mereka minta bantuan Pak Prabowo untuk melepaskan keluarga mereka. Ini tanggung jawab yang akan dilakukan Prabowo. Jadi Pak Prabowo akan berjuang untuk membantu semaksimal mungkin para pendukungnya yang sedang ada bermasalah itu,” jelas Andre.

Ia meminta kepada seluruh relawan dan pendukung Prabowo tidak perlu berprasangka negatif. Karena pertemuan itu benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal senada juga diungkapkan politisi PDIP Eva Kusuma Sundari. “Prakondisi pertemuan awal menuju ke sana sudah semakin intensif. Kondisinya sudah matang. Insya Allah bulan Juli ini bertemu,” jelas Eva.

Terkait tawaran Gerindra bisa bersama pemerintah, Eva menyatakan perlu dilakukan pembicaraan lebih mendalam. Penentuan gabung atau tidak, diyakini tak akan bisa terwujud dalam satu diskusi. Partai yang dipimpin Prabowo itu dinilainya perlu memelihara basis dukungan. Menurut Eva, Gerindra tak harus masuk ke jajaran kabinet Jokowi-Ma’ruf. “Tapi kan bisa di tempat lain. Misalnya duta besar atau jabatan-jabatan lain yang dinegosiasikan,” papar Eva.

Terpisah, Menko Pollhukam Wiranto menyatakan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto masih terus dupayakan. Menurut mantan Panglima ABRI ini, rencana pertemuan lebih bergantung pada kesediaan Prabowo. “Ini terus diupayakan. Ya ditunggu sajalah. Kita berharap secepatnya bisa bertemu,” ujar Wiranto di Jakarta, Rabu (3/7).

Sementara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta pihak luar jangan berusaha menghalang-halangi upaya rekonsiliasi tersebut. “Semua baik-baik saja kok. Pak Prabowo juga baik-baik, kenapa mesti diributin. Saya kira ini soal waktu saja. Saya sering telepon-teleponan dengan Pak Prabowo. Nggak ada masalah. Nanti diatur bagaimana baiknya. Nggak usah maksa-maksain. Orang-orang yang di luar jangan bikin resek,” tegas Luhut di Jakarta.

Jokowi sebelumnya tak bisa memastikan waktu pertemuan dengan Prabowo-Sandi. Tapi dia menegaskan terbuka bagi pihak-pihak yang sama-sama ingin membangun negara. Sedangkan Sandi mengaku sudah berbicara dengan Prabowo soal rencana pertemuan dengan Jokowi. Sandi menyebut Prabowo yang akan mengatur pertemuan itu.

Hal senada juga disampaikan Wapres Jusuf Kalla (JK). Ia meminta semua pihak melakukan rekonsiliasi. Menurut JK, rekonsiliasi wajib agar semua masyarakat bersatu. “Rekonsiliasi ya itu bukan hanya imbauan. Tetapi juga kewajiban kita semua untuk bersatu. Rekonsiliasi itu bermakna bersatu dalam mencapai tujuan walaupun berbeda. Satu pemerintahan, satu oposisi,” ujar Wapres JK.

Ia menilai pihak-pihak yang berseberangan dengan Jokowi tetap mempunyai hak untuk mengkritik. Menurutnya, tugas oposisi adalah penyeimbang di pemerintahan. “Oposisi itu, walau tidak dicantumkan dalam aturan, berhak mengkritisi pemerintah. Memang tugasnya seperti itu. Supaya ada keseimbangan,” papar JK.

Menurutnya, rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo hanya tinggal menunggu waktu. Dia menilai Prabowo juga sudah menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilpres. “Kalau lihat pernyataan Pak Prabowo, kan beliau sudah menerima dengan baik. Kalau sudah menerima dengan baik, mestinya tidak ada soal lagi. Saya kira tinggal tunggu waktu saja,” ucap pria asal Makassar, Sulsel, itu. (rh/fin)

Berita Terkait