Buang Sampah Sembarangan, Siapkan Denda hingga Kurungan Penjara

Pemerintah-Kota-Cirebon-akan-menerapkan-sanksi-tegas-bagi-pembuang-sampah-sembarangan
Pemerintah Kota Cirebon akan menerapkan sanksi tegas terhadap pembuang sampah sembarangan. Pemerintah Kota Cirebon akan menyosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Foto: Okri Riyana/Radar Cirebon

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon akan menyosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Namun sebelum itu, pemerintah dan stake holder terkait akan terlebih dahulu menyamakan persepsi dengan dinas terkait sebelum akhirnya dilakukan penindakan hukum atau yustisi.

Sejumlah poin dalam perda tersebut di antaranya dilarang mencampur sampah limbah berbahaya dengan sampah rumah tangga, dilarang mencemari lingkungan, membuang sampah sembarangan, membakar sampah sembarang, membuang sampah ke TPS tanpa memilah terlebih dahulu, dan lainnya.

Pemberian sanksi terhadap para pelanggar itu dimulai dari sanksi administratif hingga pidana. Nantinya bisa mengarah pada tindak pidana ringan. Denda maksimal Rp50 juta dan kurungan penjara paling lama tiga bulan.

“Setelah dilakukan sosialisasi secara aktif, baru akan dilakukan penindakan,” ucap Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon, Drs Andi Armawan kepada Radar Cirebon.

Andi melanjutkan, sosialisasi sangat perlu dilakukan guna memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan peraturan yang telah disahkan. Apalagi ketiga Perda tersebut erat kaitannya dengan visi misi walikota yang ingin mewujudkan Cirebon tertib.

“Sebetulnya kami dari Satpol pp pendekatanya adalah pendekatan pembinaan. Namun kalau sudah kita lakukan pembinaan, namun masih tetap melanggar, di situ kita baru masuk kepada sanksi atau penegakan hukum,” tegas Andi.

Sejauh ini pihaknya telah aktif melakukan operasi yustisi untuk menjaring para pelanggar. Beberapa Perda yang telah bahkan rutin dilakukan yustisi antara lain, Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan, Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol serta Perda nomor 2 tahun 2016 tentang Perda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Perda Nomor 2 tentang Penyelenggaraan Reklame.

“Alhamdulillah, tahun ini kami bisa menegakan 5 perda. Percepatan yang ingin kami angkat soal Cirebon Tertib, insya allah bisa tercapai,” ungkapnya. (awr)

Berita Terkait