BPN Pasangan 02 Resmi Gugat ke MK

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyerahkan berkas gugatan hasil Pilpres 2019 di MK, Jumat malam (24/5). FOTO:IWAN TRI WAHYUDI/FIN
Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyerahkan berkas gugatan hasil Pilpres 2019 di MK, Jumat malam (24/5).FOTO:IWAN TRI WAHYUDI/FIN

Menurutnya, KPU harus menyiapkan data-data yang berkaitan dengan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang valid dan otentik. Jajaran penyelenggara pemilu yang diperlukan untuk hadir dan memberikan kesaksian dalam persidangan juga penting untuk dipersiapkan.

Bila diperlukan, KPU dapat menghadirkan ahli yang bisa mendukung pernyataan lembaga penyelenggara pemilu tersebut soal argumentasi yang akan mereka sampaikan di hadapan hakim MK. “Saya kira KPU perlu mempersiapkan diri sejak sekarang dengan melakukan konsolidasi jajarannya guna mempersiapkan jawaban tertulis atas permohonan yang diajukan oleh paslon 02,” tutupnya.

Terpisah, pakar hukum tata negara Hifdzil Alim menyatakan gugatan hasil pemilu yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dapat diproses dan diputuskan MK paling lama 14 hari. Ini setelah gugatan tersebut teregistrasi dalam buku perkara. “Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum harus diterbitkan paling lama 14 hari sejak permohonan dicatat dalam buku register perkara konstitusi,” ujar Hifdzil.

Direktur HICON Law Policy Strategies itu menambahkan jika Prabowo memasukkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Jumat (24/5), dengan asumsi perkara itu langsung dicatat di buku register perkara pada hari yang sama, maka MK dapat mengeluarkan putusan selambatnya 14 hari ke depan. “Jumlah 14 hari setelah pencatatan di buku register perkara itu adalah jumlah hari maksimal. MK bisa saja lebih cepat lagi memutuskan,” imbuhnya.

Adapun dalam pemeriksaan perkara PHPU Presiden/Wakil Presiden terdapat dua tahap. Pertama, pemeriksaan pendahuluan, dan kedua pemeriksaan persidangan. Menurut Hifdzil, pemeriksaan pendahuluan ini dimulai paling lama tiga hari setelah permohonan gugatan dicatat dalam buku register perkara. Terkait berat atau tidaknya persyaratan mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu presiden, Hifdzil menilai hal itu relatif bergantung kepada pemohon.

“Berat atau ringannya sebenarnya yang dapat mengukur itu pemohon. Kalau pemohon punya semua alat buktinya untuk mengajukan sengketa, ya ringan-ringan saja. Kalau pemohon tidak punya alat bukti untuk mengajukan sengketa, tapi mengakunya punya, ya berat juga. Intinya semua tergantung kepada alat bukti. Itu kuncinya. Jika alat buktinya kuat, maka akan terjadi adu data. Antara paslon 02, paslon 01 dan KPU. Sebaliknya, jika buktinya lemah akan sangat berat buat pemohon,” pungkas Hifdzil. (khf/ful/fin)

Halaman: 1 2 3 4

Berita Terkait