BPJS Nunggak, RSDGJ Keder Bayar Obat

Tagihan Rp75 Miliar, Talangan Pinjam ke Bank

RSUD Gunung Jati Kota Cirebon

CIREBON-Sudah hampir lima bulan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati (RSDGJ) belum menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan. Rumah sakit milik Pemkot Cirebon ini, berupaya menutupinya dengan meminjam dana talangan ke bank pemerintah maupun swasta.

Menurut Direktur Utama (Dirut) RSDGJ dr Ismail Jamaludin SpOT, permasalahan tunggakan ini bukan hanya menimpa rumah sakit yang dipimpinnya saja. Melainkan seluruh Indonesia juga mengalaminya. Klaim pembayaran bulan ini tidak bisa langsung dibayarkan, bisa berbulan-bulan baru cair. “Iya, kami harus bisa menyiasatinya, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap bisa berjalan,” katanya.

Disebutkannya, tiap bulan tagihan RSDGJ ke BPJS Kesehatan sekitar Rp15 miliar. Dan pembayaran terakhir yang diterimanya pada Bulan Mei 2019 lalu. Jadi total sekitar Rp75 miliar untuk lima bulan tagihan yang tertunggak. Pihaknya berupaya menutupinya dengan meminjam dana talangan dari bank.

Untuk dana talangan dari bank, tentunya ada plafonnya. Tapi sejauh ini plafon pinjaman bisa cair sesuai pengajuan. Tapi ini tidak bisa diandalkan terus, plafon bank bisa habis dan berakibat hanya cair sisanya saja. Dan untuk mengajukan harus ada verifikasi dokumen tagihan BPJS-nya.

Diakuinya, permasalahan tunggakan ini mempengaruhi operasional rumah sakit. Namun ditegaskannya, pihaknya terus berupaya agar pelayanan tidak terganggu. Tapi sampai permasalahan ini selesai dan rumah sakit bisa bertahan dengan kondisi ini.

Diantaranya yang membuatnya khawatir adalah pembayaran obat-obatan dari pihak penyedia. Dari data, semenjak akhir tahun lalu sampai Bulan Agustus kemarin, pihaknya belum membayarnya Rp60 miliar. “Memang sudah ada yang dibayar, tapi sebagian besar belum. Kita juga perlu beli alat kesehatan juga untuk operasional lainnya,” tuturnya.

Pihaknya juga sudah mengoptimalkan wing bisnis RSDGJ, yakni Poliklinik Pakungwati. Poliklinik ini melayani pasien non BPJS, sehingga bisa menjadi nilai tambah pendapatan rumah sakit. Tapi ini pun marketnya kecil, pasalnya 95 persen masyarakat Kota Cirebon sudah ikut BPJS Kesehatan, sisanya ini yang sangat diharapkan. “Kita juga dapat bantuan anggaran dari Pemkot Cirebon, tahun ini senilai Rp1 miliar,” imbuhnya.

Permasalahan ini mendapat perhatian dari pihak legislatif, Wakil Ketua DPRD M Handarujati Kalamullah menyampaikan keprihatinannya. Rumah sakit milik pemerintah sampai keder untuk membeli dan membayar tagihan obat-obatan. Bagaimana nanti pelayanan kesehatan kepada masyarakat?

Andru demikian sapaan akrab politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan untuk meniru apa yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi. Yakni dengan menerbitkan kartu sehat sendiri yang dicover oleh APBD. “Kota Bekasi itu bagus, bisa ditiru. Dari pada kita membayar BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang dinonaktifkan. Itu kan lumayan besar sekitar Rp24 miliar pertahunnya, bisa membebani APBD,” ujarnya.

Dibeberkannya, Kota Cirebon bisa menerbitkan Kartu Sehati. Artinya, tetap kita mengcover dari APBD Rp24 miliar, tapi sesuai pemakaian saja. Misalkan yang terpakai dalam setahun hanya Rp15 miliar, nah sisanya maduk silpa bisa ditarik lagi untuk tahun depan. Bila di BPJS kan tidak bisa, berapapun pemakaian, bila ada lebih tidak bisa ditarik lagi. (gus)

Berita Terkait