Begini Konsep Penataan Kawasan Panjunan

Selamat Tinggal Kekumuhan

ILUSTRASI

CIREBON-Kota Cirebon memiliki 343 hektare kawasan kumuh. Selain intervensi oleh Pemerintah Kota Cirebon, penataan juga melibatkan hibah dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah kawasan Panjunan. Seperti apa penampakannya?

Penentuan kawasan permukimah kumuh di Kota Cirebon didasari Keputusan Walikota Nomor: 663/ Kep.133-DPRKP/2018, tentang perubahan kedua keputusan Walikota Cirebon Nomor: 663/ Kep.70-Bappeda/2015. Dalam Surat Keputusan tersebut, RW 01-10 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, menjadi kawasan permukiman terkumuh dengan skor 33 atau tingkatan sedang. Skor kawasan kumuh sendiri menggunakan rentang nilai 0-100.

Untuk lingkungan kumuh, teridentifikasi melalui 7 indikator. Diantaranya meliputi penataan bangunan, penanganan sampah, limbah dari aktivitas lingkungan, drainase, dan lainnya. Kemudian seberapa rawan lingkungan itu terjadi kebakaran.

Sementara Kota Cirebon menggunakan 7 indikator tersebut ditambah satu indikator lainnya. dalam dokumen ilustrasi penanganan kawasan Pesisir Panjunan Penanganan Infrastruktur, kawasan panjunan masuk dalam kategori kumuh dengan indikator diantaranya, kriteria ketidakteraturan bangunan, kriteria kualitas permukaan jalan lingkungan, peningkatan jalan, aspek kondisi drainase lingkungan, drainase sekunder dan kolam retensi, aspek kondisi pengelolaan air limbah, aspek kondisi pengelolaan sampaha, aspek kondisi proteksi kebakaran dan aspek ruang terbuka publik.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon M Arif Kurniawan ST mengatakan, untuk penataan kawasan tersbeut yang dibebankan ke Kota Cirebon melalui APBD adalah penertiban sempadan saja. “Untuk konsep detilnya ada di DPRKP,” katanya, Senin (13/1).

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Khaerul Bahtiar menambahkan, penataan kawasan kumuh di Kelurahan Panjunan ini dianggarkan di APBN Tahun 2020 ini. Pihaknya baru melakukan sosialisasi penataan kepada masyarakat disekitar kawasan tersebut. “Ini masuk program nasional yang menjadi prioritas. Target pelaksanaannya tahun ini,” jelasnya.

Ditanyakan detil konsep penataannya, Khairul belum bisa mengungkapkannya. Pasalnya, karena ini program pemerintah pusat, pihaknya belum berani mempublikasikan konsep apa yang akan diterapkan pada kawasan kumuh tersebut. “Yang pasti, program ini tidak semua kota dan kabupaten mendapatkannya. Beruntung Kota dan Kabupaten Cirebon dipercaya oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Kembali pada dokumen perencanaan infrastruktur tersebut, beberapa pekerjaan fisik akan dilakukan di Kawasan Pesisir Panjunan seperti, penataan main entrance yakni gapura selamat datang sekaligus pos jaga, penataan street furniture, penataan landmark, penataan fasilitas sosial, penataan fasilitas umum, penataan infrastruktur ekonomi, juga pariwisa.

Rencananya, akan dibangun gazebo, playground, jogging track hingga musala. Sementara untuk infrastruktur ekonomi juga akan dibangun tempat pelelangan ikan, zona pedagang kaki lima, depo BBM, gudang, tambahan dan bengkel perahu juga koperasi. Menariknya, di kawasan muara juga akan dibangun menara pengawas dan dermaga, yang diharapkan menjadi destinasi pariwisata. (ade)

Berita Terkait