Bawaslu Hasilkan Lima Rekomendasi Pemilu

BAWASLU
Ilustrasi. Foto: Dok. JPNN

TANGERANG – Bawaslu telah merampungkan Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu 2019. Konferensi ini menghasilkan lima poin rekomendasi. Hasil evaluasi tersebut dilakukan untuk mendukung terciptanya iklim pemilu yang demokratis dan berintegritas di masa mendatang.

Hasil lima rekomendasi evaluasi Pemilu 2019, Bawaslu meneguhkan eksistensinya sebagai lembaga yang melakukan aktivitas berdasarkan penelitian. Ketua Bawaslu RI Abhan mengapresiasi para pihak yang terlibat dalam konferensi tersebut.

Baginya, konferensi adalah tradisi ilmiah yang sangat baik untuk ditingkatkan. Dengan ini pula, lanjutnya, eksistensi kelembagaan Bawaslu semakin menguat. “Saya kira ini adalah era Bawaslu dengan tingkat literasi begitu banyak. Tingkat literasi begitu masif,” kata Abhan di Tangerang, Banten, Sabtu (7/12).

Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menegaskan, konferensi ini semakin meneguhkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu berbasis riset. Sebagaimana program Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dibuat, menurutnya aktivitas ini penuh dengan angka, data, dan penelitian. “Kegiatan ini sudah mengantarkan Bawaslu pada posisi berbeda. Ini khas konferensi nasional dan khas konferensi internasional,” ucap Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu tersebut.

Bawaslu merekomendasikan pengembangan sistem pengawasan dan proses penegakan hukum pemilu yang menjadi ranah kewenangan pengawas pemilu. Komitmen Bawaslu untuk mengembangkan sistem dan proses penegakan hukum pemilu dalam rangka mewujudkan efektifitas penegakan hukum pemilu sebagai prasyarat untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas.

Selanjutnya, pendekatan pada pelibatan kelompok pemilih dengan beragam latar belakang. Hal ini untuk menggelorakan semangat dan kapasitas pengawasan partisipatif melalui kegiatan sekolah kader pengawasan pemilu. Selain itu juga menggunakan pendekatan budaya dalam menyosialisasikan pemilu yang berintegritas.

“Pemanfaatan sistem teknologi informasi guna mewujudkan transparansi dan mengintensifkan penelitian dalam rangka merumuskan kebijakan teknis untuk optimalisasi dan mengefektifkan pengawasan dan penegakan keadilan pemilu,” ujarnya.

Ada juga intensifikasi program-program pencegahan. Baik dalam bentuk sosialisasi, asistensi kepada pemangku kepentingan pemilu, maupun pendidikan politik. Yakni melalui kader pengawasan partisipatif sebagai pilar dari gerakan anti-politik uang dan politisasi SARA. Terakhir, peningkatan kualitas para pengawas pemilu hingga jajaran terbawah dengan penguatan kapasitas pelaksanaan pengawasam pemilu, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu. (khf/fin/rh)

Berita Terkait