Banyak Rekanan Pemda Kuningan Mati Suri karena Tidak Kebagian Proyek

PROYEK-PIXABAY
Ilustrasi. Foto: Pixabay.com

KUNINGAN – Tahun 2019 ini bisa disebut tahun yang sulit bagi rekanan pemerintah daerah. Pasalnya, dari ratusan miliar anggaran pembangunan infrastruktur yang dialokasikan di APBD, ternyata banyak rekanan yang tidak mendapatkan proyek.

Bukan hanya rekanan bermodal kecil, melainkan juga kelas kakap untuk ukuran Kabupaten Kuningan. Tak heran jika saat ini rekanan yang tak mendapatkan proyek kondisinya megap-megap alias mati suri. Malahan mereka tidak sanggup memperpanjang sertifikat badan usaha (SBU) lantaran tidak memiliki uang.

Salah seorang rekanan kelas kakap mengaku tahun ini paling sulit bagi dirinya serta rekanan lainnya. Sebab, dirinya yang sudah malang melintang di dunia rekanan tak mendapatkan satu pun proyek dari pemerintah. Padahal tahun kemarin masih memperoleh pekerjaan infrastruktur.

“Tahun kemarin mah kebagian proyek. Beda dengan tahun ini di mana saya dan juga teman-teman pengusaha konstruksi lainnya banyak yang tidak kebagian. Bukan proyeknya yang enggak ada namun memang tidak kebagian sepeser pun,” tegas pemborong yang meminta namanya disimpan tersebut.

Setahu dirinya, proyek infrastruktur di Kabupaten Kuningan lumayan banyak dan mencapai ratusan miliar. Namun tidak semua pemborong baik yang masuk sebagai anggota asosiasi maupun di luar asosiasi, kebagian pekerjaan. Dampaknya, pemborong kesulitan untuk menghidupi pekerjanya.

“Silakan dicek ke teman-teman yang lain. Dari jumlah ratusan pemborong, berapa persen jumlah rekanan yang akhirnya mendapatkan proyek. Hanya sedikit kok yang memperoleh pekerjaan, dari pemerintah. Mayoritas tidak mendapatkan proyek. Ditambah lagi masuknya pemborong dari luar daerah, makin sulir kehidupan rekanan daerah,” sebutnya.

Hal senada dikatakan Dedi Rosadi. Pria asal Kecamatan Selajambe itu tak menampik soal sulitnya kehidupan rekanan pemerintah di tahun ini. Untuk sekarang, dirinya sama sekali tidak memperoleh atau mendapatkan proyek, meski untuk ukuran dengan nilai ratusan juta.

“Kondisinya sekarang ini sangat sulit bagi para rekanan. Tidak hanya rekanan yang bermodal kecil saja, ada pemborong yang masuk kelas kakap saja ternyata tidak mendapatkan pekerjaan. Tahun kemarin mah masih mendapatkan pekerjaan meski nilainya tidak terlalu besar,” ujarnya.

Akibat tak mendapatkan pekerjaan dari pemerintah, sambung dia, banyak teman-temannya yang tidak bisa memperpanjang sertifikat badan usaha (SBU). Penyebabnya, para rekanan tidak memiliki uang sehingga SBU belum diperpanjang.

“Saya punya SBU dan harus diperpanjang. Tapi karena belum memiliki uang dan pekerjaan juga tidak dapat, SBU tersebut belum saya perpanjang. Enggak tahun kalau tahun depan. Jika memang ada uangnya, tentu akan saya perpanjang,” tandas Dedi.

Sebenarnya, terang Dedi, para rekanan juga tahu kondisi keuangan Pemkab Kuningan yang membuat anggaran pembangunan infrastruktur menurun drastis dibanding tahun lalu.

“Kami tahu kalau keuangan pemkab itu mengalami penurunan lantaran harus bayar piutang BPJS, dan itu berimbas terhadap anggaran infrastruktur. Tolong kepada pak bupati, untuk memperhatikan kehidpan para rekanan juga. Seandainya ada meski nilainya kecil-kecil, pasti disyukuri oleh para rekanan,” imbuhnya.

Untuk tahun depan, rekanan kelas kakap maupun Dedi berharap bisa memperoleh kembali pekerjaan dari pemerintah. Sebab selama ini, dirinya menggantung kehidupan dari menjadi rekanan.

“Ya kami sih berharap bisa mendapatkan pekerjaan di tahun depan. Mudah-mudahan saja tidak ada dominasi pekerjaan, biar yang lain kebagian,” pungkasnya. (ags)

Berita Terkait