Banyak Pegawai Pemda Kuningan Mangkir Apel Pagi

Sekda-Kuningan-Soroti-Pegawai-Mangkir-Apel-Pagi
Sekda Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyoroti banyaknya pegawai yang mangkir apel pagi. Foto: Radar Kuningan

KUNINGAN – Masih adanya pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan mangkir apel pagi, rupanya sampai juga di telinga Bupati Acep Purnama. Hal itu terungkap, ketika Sekda Kuningan Dian Rachmat Yanuar memimpin apel pagi di halaman Setda Kuningan, Rabu (11/12).

“Saya hanya menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Bupati dalam apel pagi sebelumnya. Ketika beliau mendapat laporan masih banyak pegawai yang tidak mengikuti apel pagi,” kata Sekda Dian saat memimpin apel pagi di halaman Setda Kuningan, Rabu (11/12).

Oleh sebab itu, Sekda Dian betul-betul menekankan, agar tingkat kehadiran pegawai dalam pelaksanaan apel pagi tinggi. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur kedisiplinan bagi para pegawai.

“Apel pagi merupakan kewajiban setiap pegawai. Karena disini akan terlihat kesiapan pegawai dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya sebagai ASN,” tegasnya.

Tak hanya soal kehadiran apel pagi, Sekda juga menyoroti, adanya temuan terhadap banyak pegawai yang ijin tanpa melalui prosedur dengan jelas. Sehingga harus dilakukan pendataan lebih baik kedepan dari pimpinan unit kerja.

“Sebagaimana dimaklumi, apel pagi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan wajib dilaksanakan di masing-masing SKPD dimulai pada pukul 07.15 WIB setiap hari, dan pulang pukul 15.30 WIB. Hal tersebut sudah diatur dalam Surat Edaran Bupati Kuningan Nomor 060/KPTS.679-ORG&PA/2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan,” bebernya.

Dijelaskan, bahwa SE Bupati itu diterbitkan sebagai upaya meningkatkan kuantitas kehadiran dan kedisiplinan pegawai di lingkungan pemerintahan daerah, diawali denga pelaksanaan apel pagi.

“Bagi pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, tentu ada resikonya. Termasuk tahun ini kami juga akan kembali mendata ulang Tenaga Harian Lepas (THL), dan ini akan kami lakukan setiap tahun untuk mengukur tingkat kedisiplinan, efektifitas, dan tertib kepegawaian,” pungkasnya. (ags)

Berita Terkait