Bahas Situasi Papua, Indonesia Dialog dengan Komisi Tinggi HAM PBB

PAPUA-RUSUH
BERJAGA: Petugas polisi berjaga-jaga ketika para demonstran berbaris dalam unjuk rasa di Abepura, Papua, beberapa hari lalu. Ribuan pengunjuk rasa mengambil jalan di provinsi paling timur ketika mereka berunjuk rasa menentang rasisme dan menyerukan kemerdekaan. Foto: AP

JAKARTA – Juru bicara Kedutaan Besar Inggris, John Nickell menyatakan, pemerintahannya tidak ingin ikut campur lebih dalam, terkait adanya konflik di wilayah Papua. Pihaknya juga menegaskan, Inggris sepenuhnya menghormati integritas dan kedaulatan Indonesia.

“Kami menganggap Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai bagian integral dari Indonesia. Kami terus memantau dengan dekat situasi di Papua. Kami mendesak seluruh pihak menahan diri dari kekerasan,” kata John, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (5/9).

Terlebih lagi, pemerintah Inggris menolak menanggapi status kewarganegaraan Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda yang saat ini menjadi warga negara di barat laut Eropa tersebut. “Kami tidak pernah berkomentar secara rutin terkait status imigrasi seseorang di Inggris,” ujarnya.

Ia menambahkan, Inggris terus mendukung upaya Indonesia memenuhi kebutuhan dan aspirasi warga Papua. Sehingga masyarakat di wilayah itu dapat menikmati perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan yang sama dengan masyarakat di bagian Indonesia lainnya.

“Inggris mendorong otoritas Indonesia untuk menangani masalah HAM, termasuk menjunjung tinggi hak semua warga negara untuk berdemo secara damai, hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi rasial sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang yang berlaku,” tuturnya.

Pernyataan itu dilansir Kedubes Inggris menyusul penjelasan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Kementerian Hukum dan HAM yang memastikan bahwa Benny sudah menjadi warga Inggris, bukan lagi Indonesia.

Kepala Sub Bagian Humas Ditjen Imigrasi, Sam Fernand, mencatat Benny sudah tinggal di Inggris sejak lari dari Indonesia pada 2003 lalu.

Mengutip Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2007, ada sembilan alasan seorang WNI bisa kehilangan status kewarganegaraannya. Salah satunya tinggal di luar wilayah Indonesia selama lima tahun secara terus-menerus bukan dalam rangka dinas kenegaraan.

Benny Wenda selama ini dikenal sebagai tokoh pro-kemerdekaan Papua. Ia sempat ditahan karena terlibat demonstrasi pro-kemerdekaan Papua dan pengibaran bendera bintang kejora pada 2002 lalu. Namun, Benny kabur dari penjara lalu tinggal di Inggris sejak 2003.

Pemerintah Indonesia menuding Benny menjadi dalang di balik demonstrasi yang berlangsung rusuh di Papua selama beberapa pekan terakhir ini.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI menyatakan, telah berdialog dengan Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) membahas situasi di Papua. Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib mengatakan, setelah terjadinya peristiwa di Papua, diplomat Indonesia di kantor Perwakilan Tinggi RI di Jenewa melakukan serangkaian pertemuan dan komunikasi dengan pejabat kantor KTHAM.

“Pertemuan untuk memberi gambaran yang lebih akurat terkait situasi di Papua, mengingat ada berbagai distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang kejadian,” katanya melalui pernyataan resmi, Kamis (5/9).

Menurut Hasan, dalam pertemuan dengan kantor KTHAM, Indonesia menyampaikan perkembangan situasi dan upaya untuk meredam kerusuhan termasuk dialog dan persuasi. “Indonesia juga menyampaikan bahwa aparat keamanan telah bertindak secara profesional dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi massa,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Hasan juga menjelaskan bahwa terjadinya pembatasan akses internet di Papua dilakukan pemerintah, demi mencegah penyebaran hoaks atau berita palsu yang dapat memperkeruh suasana. “Baik Presiden RI maupun jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk elemen masyarakat di Indonesia sangat menyesalkan terjadinya insiden rasisme di Malang dan Surabaya yang telah memantik protes massa di Papua,” tuturnya.

Pernyataan tersebut dikeluarkan, menyusul sorotan komunitas internasional terkait demonstrasi rusuh di sejumlah wilayah di Papua sejak 19 Agustus hingga akhir pekan lalu.

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura dilaporkan dibakar massa pada pekan lalu. Kerusuhan juga sempat terjadi di depan kantor Bupati Deiyai hingga menewaskan sejumlah warga sipil. (der/cnn/fin)

Berita Terkait