Atasi Gizi Buruk di Papua, DPR Minta Pemerintah Benahi Infrastruktur

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (dok jpnn.com)

JAKARTA-Wabah gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat Papua, menyebabkan 61 orang meninggal dunia. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menilai, kejadian tersebut dikarenakan terhambatnya barang-barang bantuan. Hal ini karena minimnya infrastruktur.

“Mereka kena gizi buruk akibat kurang masuknya barang-barang. Berdasarkan keterangan dari Komnas HAM, dana tidak kurang. Tapi, masalah infrastruktur perlu pemecahan secara permanen, agar dapat terbuka akses keluar,” kata Bamsoet, kemarin.

Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan, guna menggalang bantuan, DPR menjalin komunikasi intens dengan Kementerian Sosial.

“Kita intens komunikasi dengan Kemensos. Kemudian kita juga berkomunikasi dengan aparat keamanan, yang beralih profesi sementara membantu kesehatan di sana,” tuturnya.

Senada dengan Bamsoet, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengungkapkan bahwa demi mempermudah infrastruktur menuju faskes atau rumah sakit, dibutuhkan kerjasama pemerintah pusat dan daerah.

“Hal seperti ini mustinya tidak boleh terjadi lagi. Jika koordinasi dilakukan bersama antara lintas kementerian, antara pemerintah pusat dan daerah, semua hal tersebut dapat diantisipasi sejak dini,” jelas Dede kepada Radar Cirebon melalui pesan elektroniknya, Selasa (23/1).

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini menyarankan, agar pemerintah harus mempunyai mapping daerah, yang rentan terkena wabah atau penyakit. Sehigga ada treatment khusus untuk daerah tersebut.

“Misal, Papua. Kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait itu sangat perlu. Karena bukan hanya domain Menkes saja, tapi ada juga soal lingkungan, edukasi, kemiskinan, jalan, dan lain-lain,” ujarnya.

Dede berharap, koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah, juga harus lebih dini.

“Pemantauan dan early warning system harus bisa didapat jauh hari, sebelum kejadian. Jangan hanya menjadi pemadam kebakaran. Saat sudah terjadi, baru turun,” tutupnya. (bis)

Berita Terkait