Asbullah Pesimis Gaji Guru Honorer Sesuai UMK

Kadisdik Kabupaten Cirebon, Asdullah Anwar.Foto: Cecep/radarcirebon.com

CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon harus menambahkan anggaran sekitar Rp250 miliar jika kenaikan gaji guru honorer disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cirebon. Namun, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menilai akan sangat berat jika gaji guru honorer disesuaikan dengan UMK.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Drs H Asdullah Anwar MSi kepada Radar Cirebon mengatakan, pihaknya tidak bisa langsung mengambil keputusan apakah menyetujui kenaikan guru honorer sesuai dengan UMK. “Perlu dibicarakan dengan lintas sektor. Dan yang memutuskan tetap pak Bupati,” tuturnya, kemarin (12/12).

Asdullah mengaku sangat pesimis jika kenaikan gaji guru honorer disesuaikan dengan UMK. Apalagi, melihat dari postur anggaran Kabupaten Cirebon. “Kalau menurut saya, akan sulit jika kenaikan gaji guru sesuai UMK, karena kondisi anggaran juga sulit,” ucapnya.

Yang rasional, kata pria berkumis ini, kenaikan gaji sebesar Rp500 ribu per guru. Dulu saat kepemimpinan Sunjaya Purwadisastra, pernah menjanjikan upah guru honorer Rp500 ribu. Hal ini, sudah disampaikannya kepada Bupati Imron. Karena cara itulah yang paling mungkin dan rasional untuk direalisasikan.

Pihaknya siap jika Dinas Pendidikan dipotong anggarannya untuk dialihkan menggaji guru honorer. “Jika Rp500 ribu anggaran tidak bisa, maka kami Dinas Pendidikan siap untuk dipotong anggaran dan dialihkan untuk gaji guru honorer. Kita tidak apa-apa, karena guru adalah tombak utama pendidikan. Jadi, harus diperhatikan lebih oleh pemerintah,” tegasnya.

Asdullah mengungkapkan, ada beberapa skema gaji yang bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah, agar gaji guru honorer tidak terlalu kecil. “Dari anggaran BOS Rp500 ribu, dari Pemkab Cirebon Rp500 ribu. Kemudian, Rp500 ribu lagi bisa dari dana partisipasi masyarakat. Jadi, guru honorer menerima Rp1,5 juta perbulan. Dan ini sudah dilaksanakan di SD Kertasura. Guru menerima gaji 1 juta. Dari BOS Rp500 ribu, dan dari partisipasi masyatakat Rp500 ribu,” ujarnya.

Dana partisipasi masyarakat, menurut Asdullah, tidak bisa disebut pungli. Karena sudah tercantum dalam Perda Penyelengaraan Pendidikan. Karena dalam pasal enam perda penyelenggaraan pendidikan ini memperbolehkan adanya dana partisipasi masyarakat.

Sebelumnya, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Cirebon membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp50 miliar untuk kenaikan gaji guru honorer. Tetapi, kenaikan itu tidak sampai setara dengan UMK sesuai keinginan para guru, namun kenaikan sebesar Rp500 ribu.

“Kita akan mengakomodir aspirasi kenaikan gaji guru honorer. Dan setelah dihitung, kita butuh 50 miliar untuk kenaikan gaji sekitar 500 ribuan perorang, bukan sesuai UMK,” tegasnya.

Imron mengungkapkan, pihaknya belum bisa menentukan nilai kenaikan gaji, apakah sesuai UMK atau hanya kenaikan Rp500 ribu. Hingga saat ini, pihaknya masih membahasnya. Dan tentu, disesuaikan dengan anggaran yang ada di Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FHPTK) Kabupaten Cirebon, Sholeh Abdul Gofur mengatakan, pihaknya tetap menuntut agar gaji mereka disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK) Cirebon. Dan harus dicantumkan dalam Peraturan Bupati Cirebon. Bila tidak sesuai UMK, mereka mengancam aksi mogok mengajar serentak.

“Intinya, kami tetap ingin gaji sesuai UMK. Kalau tidak diwujudkan, kita akan mogok masal,” tegasnya. (den)

 

Berita Terkait