Angka Kemiskinan di Indramayu Masih Tinggi

potret-kemiskinan
Ilustrasi. Foto Dok. Lombok Pos/radarcirebon.com

INDRAMAYU – Sebanyak 51 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Indramayu mendapatkan program bantuan Rumah Harapan Hidup Sejahtera (RHHS). Program itu dibiayai langsung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat 2019.

Asisten Daerah (Asda) Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Indramayu, Maman Kostaman menjelaskan, Program RHHS merupakan sistem pelayanan fakir miskin satu pintu. Tujuannya dalam upaya meminimalisir adanya masyarakat miskin yang masih luput dari perhatian bantuan kemiskinan.

“Program terpadu satu pintu kemiskinan ini dikenal dengan Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Rumah Harapan Hidup Sejahtera (RHHS) yang akan di pusatkan di 4 kecamatan seperti, Kecamatan Juntinyuat, Bongas, Anjatan dan Indramayu. Kemudian 51 desanya akan menjadi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos),” kata Maman, saat Sosialisasi Program Layanan Terpadu Kemiskinan Rumah Harapan Hidup Sejahtera 2019 di Hotel Trisula Indramayu, Jumat (27/9).

Menurutnya, perlu disikapi dengan serius oleh kepala desa dan camat yang mendapatkan Program RHHS dari Provinsi Jawa Barat ini. Karena nantinya berkaitan langsung dengan Besik Data Terpadu (BDT) masyarakat miskin yang ada di setiap desa, sebagai acuan utama ketika dalam proses penerimaan bantuan kemiskinan.

Ia berencana, program RHHS kemudian dapat diselanggarakan seluas-luasnya di 309 desa dari 31 kecamatan di Kabupaten Indramayu melalui APBD Kabupaten Indramayu. Mengingat, Program RHHS tahun ini hanya bantuan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berlaku selama satu tahun.

Sehingga, lanjutnya, dengan keberadaan Program RHHS ini kedepannya setiap SKPD terkait dapat mendukung dan berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan di Indramayu dan tidak terfokus hanya pada Dinas Sosial Kabupaten Indramayu.

“Saya berkeinginan walau program RHHS ini hanya satu tahun melalui APBD provinsi. Tetapi saya akan mengupayakan agar dapat dirasakan oleh 309 desa dan 31 kecamatan di Indramayu melalui APBD kabupaten. Sehingga ada komitemen bersama nantinya dari Bidang Kesehatan, Pendidikan, Bappeda, Disdukcapil dan lainya agar saling bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan di Indramayu dan tidak terfokus pada satu titik saja yaitu Dinsos,” ujar Maman.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Indramayu, Aminah, mengatakan, dengan adanya program RHHS di 51 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Indramayu ini akan dibentuk kelembagaan. Bentuk kelembagaannya seperti manajer program, pengelolaan program, supervisor kecamatan dan fasilitator desa pada setiap desa.

Ia menambahkan, dipilihnya Kabupaten Indramayu sebagai kabupaten penerima Program RHHS 2019, karena masih dianggap tinggi angka kemiskinanya dari 3 kabupaten/kota di Jawa Barat. Sehingga, pemerintah berkomitmen tinggi untuk mengentaskan kemiskinan khusunya di Indramayu dengan berbagai program bantuan kemiskinan.

“Angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu mencapai 11,9 % sehingga Indramayu dari 3 kabupaten/kota terpilih mendapatkan program RHHS dari Propinsi Jawa Barat. Untuk itu pemerintah komitemen menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan kecepatan dan ketepatan penjangkauan penduduk miskin melalui banyak program penanggulangan kemiskinan,” ujarnya. (oet)

Berita Terkait