Ahok Jadi Bos BUMN, Ini Tanggapan Herman Khaeron Anggota Komisi VI DPR RI

CIREBON-Rencana pemerintah menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi calon bos salah satu badan usaha milik negara (BUMN) begitu hangat diperbincangkan. Bahkan, rencana ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat H Herman Khaeron menganggap hal yang wajar bila Kementerian BUMN menunjuk seseorang untuk menjadi petinggi di salah satu BUMN yang ada di Indonesia selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya kira ini hal yang wajar jika Menteri menunjuk seseorang menjadi petinggi BUMN,  tapi dilihat dulu aturanya bagaimana, selama tidak melanggar ya sah-sah saja. Dan Pak Ahok juga punya kesempatan itu, Kementrian BUMN kan punya undang-undang sendiri tinggal dilihat di kriterianya, kalau memang masuk ya silahkan, kalau memang melanggar ya jangan dipaksakan,” ungkapnya kepada wartawan usai menghadiri pelantikan pengurus HMI Cabang Cirebon di salah satu Hotel Jl Kartini, Kota Cirebon, Sabtu (16/11).

Politisi yang akrab disapa Kang Hero ini mengungkapkan, masih ada beberapa BUMN pada situasi rugi dan menanggung hutang yang sangat besar. Termasuk BUMN yang berbasis sumberdaya alam dan pangan.

“Bahkan ada BUMN loh yang sudah empat bulan belum digaji. Saat ini yang terpenting dilakukan oleh menteri BUMN yakni mewujudkan Badan Usaha Milik Negara yang sehat dan dapat menyumbangkan viskal bagi kebutuhan anggaran belanja negara. Efisiensi tentu harus dilakukan dan juga harus dikaji ulang, apakah pembangunan holding-holding saat ini dapat memberi dampak positif bagi pengembangan BUMN ke depannya,” pungkasnya. (rdh)

Berita Terkait