5 Tahun Lagi, Mampukah Jokowi Menyelesaikan Apa yang Sudah Ia Mulai?

Presiden Indonesia Joko Widodo berbicara kepada Presiden China Xi Jinping selama sesi foto di depan Istana Osaka pada KTT G20, di Osaka, Jepang, 28 Juni 2019. (Foto: Tomohiro Ohsumi via Reuters)

SUDAH hampir satu tahun sejak Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), secara resmi memasukkan namanya sebagai kandidat Pilpres 2019 untuk periode keduanya menjabat sebagai presiden.

Setelah berbulan-bulan kampanye, miliaran rupiah yang dikeluarkan, dan kerusuhan mematikan bulan lalu yang menewaskan sembilan orang yang memprotes hasil resmi dari KPU, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengonfirmasi pada hari Kamis (27/6) malam bahwa Jokowi telah sekali lagi mengalahkan Prabowo Subianto.

Kemenangan Jokowi di MK dikonfirmasi, yang berarti presiden telah memenangkan periode kedua dan terakhirnya.

Tapi kini setelah semuanya berakhir dan hasilnya telah ditetapkan, muncullah pertanyaan: tantangan apa yang akan dihadapi Jokowi pada lima tahun ke depan.

Investasi di bidang infrastruktur telah menjadi pencapaian utama Jokowi pada periode pertamanya, dengan pembangunan ribuan kilomenter jalan dan rel, pelabuhan dan bandara, serta miliaran rupiah dihabiskan untuk proyek-proyek dengan skala lebih kecil.

Untuk periode keduanya, Jokowi menjanjikan kurang lebih hal yang sama, dengan fokus yang lebih besar untuk pendidikan dan tunjangan kesehatan.

Indonesia sangat-sangat membutuhkan dana untuk semua proyek di atas, tapi ada berbagai isu lain yang juga harus dihadapi Presiden.

Beberapa isu ini termasuk (tapi tidak terbatas) ketegangan yang terus meningkat antara China dan Amerika Serikat sehubungan perdagangan, teknologi, dan akses ke Laut China Selatan. Perairan yang disengketakan ini telah diklaim oleh China hampir seluruhnya, walaupun ada klaim tandingan dari negara-negara tetangga.

Menengahi perpecahan antara kedua raksasa ekonomi tersebut, dan memastikan ekonomi Indonesia tidak akan menjadi korban dalam perang dagang, akan menjadi tugas yang sulit untuk Jokowi.

Perdagangan di wilayah ini juga akan menjadi masalah yang sensitif. Jokowi dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah menandatangani kesepaktan perdagangan bebas, tapi perjanjian ini belum lagi diratifikasi oleh kedua parlemen.

Kedua pemimpin ini juga memiliki perselisihan, terutama sehubungan relokasi kedutaan Australia di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem. Namun, Jokowi dan Morrison kini memiliki waktu tiga tahun untuk memperbaiki hubungan mereka.

Meratifikasi perjanjian dagang itu tidak akan berlangsung dengan mulus. Hal ini terkait dengan kebijakan proteksionisme dan nativist yang tengah menjangkiti kedua negara terutama di Indonesia. Bagi negara maritim yang memiliki ambisi agraris ini, swasembada pangan tetap menjadi isu utama, dan tarif untuk barang impor tetap sangat tinggi.

Jokowi telah mengatakan, seperti yang juga diutarakan pemimpin wilayah seperti Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-ocha dan Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham, bahwa ia ingin melihat Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) ditandatangani pada akhir tahun ini.

Kesepakatan itu akan mengakomodasi kekhawatiran ke-10 negara ASEAN, dan juga Australia, China, Jepang, Korea Selatan, India dan Selandia Baru, sehingga target yang ditetapkan terlihat masuk akal dan optimis.

Tom Lembong, Kepala Badang Koordinasi Penanaman Modal dan seorang sekutu Jokowi, mengatakan baru-baru ini Presiden akan “melanjutkan atau bahkan mengakselerasi reformasi kebijakan ekonomi” dan membuka ekonomi Indonesia bagi dunia. Ia juga akan mencurahkan lebih banyak perhatian untuk melatih dan mereformasi sistem pajak sehingga bisa lebih ramah terhadap investasi asing.

Hanya sekitar 10 persen warga Indonesia yang membayar pajak pribadi dan pajak investasi asing adalah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan ekonomi terbesar Asia Tenggara ini. Namun, penghalang di arus masuknya investasi asing masih sangat tinggi.

Saat ini, hanya ada satu proyek yang didukung oleh Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China yang sedang berjalan di Indonesia—jalur kereta cepat Jakarta-Bandung—dan proyek itu juga sudah sangat tertinggal di belakang jadwal.

Namun, walaupun ada kecurigaan terhadap China di beberapa bagian masyarakat, pemerintahan Jokowi telah menandai beberapa proyek BRI. Namun, memenangkan dukungan populer untuk proyek-proyek lanjutan akan membutuhkan waktu.

Indonesia, yang memiliki minoritas Kristen dan Hindu yang cukup besar dan sejarah historis adalah negara yang plural dan toleran juga tengah menghadapi cengkeraman sentimen Islamis garis keras dalam kehidupan publik. Fakta ini terpampang sangat nyata terutama dalam pemilu baru-baru ini.

Jokowi dan wakil presidennya yang baru, ulama gaek nan berpengaruh Ma’ruf Amin, akan perlu mengatasi isu ini untuk memastikan Indonesia tetap menjadi bangsa yang inklusif.

Presiden memenangkan Pilpres 2014 karena ia dianggap cakap dalam tugasnya sebagai gubernur Jakarta. Ia memenangkan Pilpres 2019 karena alasan serupa, yang dalam prosesnya meningkatkan margin kemenangan Jokowi.

Warga Indonesia berharap bahwa, pada periode kedua Jokowi, sosok yang biasanya selalu berhati-hati ini akan menggunakan pengaruh politiknya yang besar untuk mengatasi reformasi yang sulit dan menyelesaikan konflik kepentingan yang menghambat majunya negara yang penuh potensi ini. (*)

Berita Terkait